Akan Dituntaskan, Temuan 12 M di Proyek Jembatan DDTS dan SPAM KOBEMA

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 27 Feb 2025 - 21:21

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si-RADAR BENGKULU-

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Bengkulu telah menyerahkan LHP kepatuhan belanja modal TA 2023 dan 2024 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Senin, 10 Februari 2025. LHP tersebut memuat sejumlah temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu 60 hari setelah penyerahan.

Di lingkup Dinas PUPR Bengkulu, temuan BPK meliputi: Perencanaan dan pelaksanaan dua paket pekerjaan preservasi jalan yang belum sesuai ketentuan dan lebih bayar. Pekerjaan pembangunan JDU SPAM Regional KOBEMA yang belum sesuai ketentuan dan lebih bayar. Proses tender paket pekerjaan pembangunan Jembatan Elevated DDTS yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar.

BPK RI memberikan rekomendasi agar Kepala Dinas PUPR Bengkulu melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, menjaga kerahasiaan Referensi Harga/HPS, serta memastikan independensi dalam proses pengadaan. Selain itu, BPK meminta agar kelebihan pembayaran diproses dan disetorkan kembali ke kas daerah.

Tejo menegaskan bahwa Dinas PUPR Bengkulu berkomitmen untuk menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi BPK.

"Kami akan memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian proyek agar ke depan tidak terjadi lagi kesalahan serupa," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan rekanan untuk menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran dan memastikan semua proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, Dinas PUPR Bengkulu berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Temuan BPK ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan proyek infrastruktur. Ke depan, Dinas PUPR Bengkulu diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah digunakan secara efektif dan efisien.

Dengan komitmen perbaikan yang kuat, diharapkan Bengkulu dapat terus membangun infrastruktur yang berkualitas tanpa harus menghadapi masalah serupa di masa mendatang.

akan dituntaskan, temuan 12 m di proyek jembatan ddts dan spam kobema                            radar bengkulu - dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu tengah berupaya menuntaskan temuan dan rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) terkait laporan hasil pemeriksaan (lhp) belanja modal tahun anggaran (ta) 2023 dan 2024.
kepala dinas pupr provinsi bengkulu, tejo suroso, st., m.si., memastikan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan temuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis. seperti pembangunan jaringan distribusi utama (jdu) sistem penyediaan air minum (spam) regional kobema dan jembatan elevated danau dendam tak sudah (ddts).  
"untuk spam regional, temuan awalnya sekitar rp 6 miliar," kata tejo dalam keterangannya.
 menurutnya, temuan ini muncul akibat selisih perhitungan nilai paket pekerjaan yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam proses pengawasan. akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran sebesar rp 6 miliar, yang kini diminta untuk dikembalikan ke kas daerah.  
"konsultan proyek ini berasal dari kementerian pu, dan kami juga kurang teliti dalam perhitungan. kami siap mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut," tegas tejo.  
baca juga:pemprov bengkulu fokus perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
baca juga:pemantauan hilal ramadhan 1446 hijriah di bengkulu pindah ke lokasi baru
sementara itu, untuk proyek jembatan elevated ddts di dusun besar kota bengkulu, temuan bpk mencapai rp 6 miliar. namun, pihak rekanan masih melakukan banding karena adanya perbedaan perhitungan, terutama terkait tiang pancang. "temuan awal sekitar rp 6 miliar, tapi rekanan masih banding. kemungkinan nilai temuan akan berkurang menjadi sekitar rp 3 miliar, dan rekanan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kelebihan bayar," jelas tejo.  
selain dua proyek besar tersebut, bpk ri juga masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa paket pekerjaan lain di bawah dinas pupr bengkulu. untuk bidang bina marga, pemeriksaan tengah berlangsung di sejumlah wilayah. termasuk kepahiang, dengan target selesai sebelum bulan ramadhan.  
"pemeriksaan ini difokuskan pada paket preservasi jalan. tim bina marga kami didampingi langsung oleh bpk," ujar tejo.  
di bidang cipta karya, pemeriksaan akan dilanjutkan setelah ramadhan. salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah penataan dan pembangunan taman serta pagar di depan kantor gubernur bengkulu, yang dikerjakan akhir tahun 2024. menurut tejo, masih ada 15 persen pembayaran yang ditahan senilai rp 500 juta karena adanya keterlambatan pengerjaan.  
"kami menahan rp 500 juta untuk disesuaikan dengan hasil pemeriksaan bpk. jika temuan lebih dari rp 500 juta, kami akan meminta pengembalian. jika lebih kecil, sisanya akan dibayarkan," jelasnya.  
baca juga:pemantauan hilal ramadhan 1446 hijriah di bengkulu pindah ke lokasi baru
baca juga:anggota dprd bengkulu serap aspirasi masyarakat, soroti pungutan sekolah dan bpjs
sebelumnya, bpk ri perwakilan bengkulu telah menyerahkan lhp kepatuhan belanja modal ta 2023 dan 2024 kepada pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu pada senin, 10 februari 2025. lhp tersebut memuat sejumlah temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (opd) terkait dalam waktu 60 hari setelah penyerahan.  
di lingkup dinas pupr bengkulu, temuan bpk meliputi: perencanaan dan pelaksanaan dua paket pekerjaan preservasi jalan yang belum sesuai ketentuan dan lebih bayar. pekerjaan pembangunan jdu spam regional kobema yang belum sesuai ketentuan dan lebih bayar. proses tender paket pekerjaan pembangunan jembatan elevated ddts yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar.  
bpk ri memberikan rekomendasi agar kepala dinas pupr bengkulu melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, menjaga kerahasiaan referensi harga/hps, serta memastikan independensi dalam proses pengadaan. selain itu, bpk meminta agar kelebihan pembayaran diproses dan disetorkan kembali ke kas daerah.  
tejo menegaskan bahwa dinas pupr bengkulu berkomitmen untuk menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi bpk.
baca juga:begini tips memilih headset bluetooth yang bagus dan tidak mudah rusak, salah satunya cek harga
baca juga:jangan salah! inilah 5 tips memilih menu sarapan sehat menurut pakarnya, yuk cek
"kami akan memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian proyek agar ke depan tidak terjadi lagi kesalahan serupa," ujarnya.  
ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan rekanan untuk menyelesaikan masalah kelebihan pembayaran dan memastikan semua proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.  
dengan langkah-langkah perbaikan ini, dinas pupr bengkulu berharap dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.  
temuan bpk ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan proyek infrastruktur. ke depan, dinas pupr bengkulu diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah digunakan secara efektif dan efisien.  
dengan komitmen perbaikan yang kuat, diharapkan bengkulu dapat terus membangun infrastruktur yang berkualitas tanpa harus menghadapi masalah serupa di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 28 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan