Koordinasi & Sinergi DPRD Bengkulu Utara dengan Pemkab Untuk Arah Pembangunan

RADAR BENGKULU - Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Melainkan, harus ada kerja sama dan kesamaan pemahaman arah pembangunan antara pemerintah dan DPRD. Hal ini yang dipraktikan di Bengkulu Utara.

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Bengkulu Utara mulai terus dilakukan. Bahkan koordinasi pembangunan ini bukan hanya dilakukan antara pimpinan pemerintah, kepala organisasi perangkat daerah dengan Ketua DPRD atau pimpinan DPRD.

Namun koordinasi pembangunan juga mengikutsertakan ketua alat kelengkapaan, terutama pimpinan komisi-komisi DPRD. Pemda Bengkulu Utara menggelar rapat koordinasi rencana pembangunan 2026 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara,  juga Bupati terpilih Arie Septia Adinata, SE, M.AP.

Untuk DPRD, kegiatan ini bukan hanya dihadiri oleh Wakil Ketua I, Ickram Nur Hidayat, ST sebagai wakil dari Pimpinan DPRD.  Namun kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi I, Hasdiansyah, Ketua Komisi II Ardin Silaen, SH dan Ketua Komisi III Edi Putra, S.IP. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah hingga camat. Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara Ickram Nur Hidayat menerangkan jika rapat koordinasi tersebut terkait dengan rencana pembangunan 2026 mendatang. Kegiatan untuk tahun 2026 akan dibahas dalam APBD 2026 mendatang yang akan dilakukan bersama DPRD Bengkulu Utara.

BACA JUGA:Resmi Dilantik Oleh Presiden Prabowo, Arie-Sumarno Siap Wujudkan Bengkulu Utara Mahabbah

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Akan Mendukung & Mengawasi Program Pembangunan Bupati Terpilih

“Maka kita perlu mendengar rencana arah pembangunan dari pemeritnah daerah, terutama program-program prioritas yang akan menjadi unggulan dan akan dibahas dalam rencana APBD 2026 mendatang,” terangnya. 

Ia menerangkan jika dalam pembahasan program bukan hanya akan dibahas antara tim anggaran pemberintah daerah dengan badan anggaran yang merupakan sebagian dari anggota DPRD Bengkulu Utara. 

Namun dalam pembahasan juga akan dilanjutkan dengan pembahasan antara masing-masing organisasi pemerintah daerah dengan komisi-komisi pembidangan yang menjadi rekanan setiap organisasi perangkat daerah. Karena pembahasan ke depan atau pembahasan APBD bukan hanya terkait dengan pagu anggaran tiap organisasi perangkat daerah, namun juga pembahasan terkait program yang akan dilakukan masing-masing OPD dengan komisi pembidangan,” terangnya. 

Sehingga, ia menilai kesamaan pemahaman dan pemikiran perlu juga diketahui oleh masing-masing pimpinan Komisi. Sehingga nantinya masing-masing Komisi bisa melakukan pengawasan mulai dari pengajuan program dari masing-masing organisasi perangkat daerah. 

Masing-masing Ketua Komisi akan melihat apakah program yang diajukan oleh masing-masing OPD memang sejalan dan bisa mencapai target pembangunan yang menjadi target Bupati dan Wakil Bupati. “Maka rapat koordinasi ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan tahun 2026 mendatang,” terangnya. 

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dorong Program Percepatan Pembangunan Berorientasi dari Desa

BACA JUGA:Faskes & Pelayanan Kesehatan Jadi Sorotan DPRD Bengkulu Utara