SPPD PNS Tak Kunjung Cair, DPRD Provinsi Bengkulu Heran

sppd pns tak kunjung cair, dprd provinsi bengkulu heran radar bengkulu – polemik pencairan surat perintah perjalanan dinas (sppd) bagi pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan sekretariat dprd (setwan) provinsi bengkulu makin memanas. hingga kini, hak mereka yang tertunggak sejak mei 2024 belum juga dibayarkan. upaya fasilitasi yang dilakukan komisi i dprd provinsi bengkulu pun seakan bertepuk sebelah tangan. ketua komisi i, h. zainal, s.sos, m.si, dengan tegas menyatakan bahwa sekwan wajib membayarkan sppd tersebut, tanpa alasan apa pun. "kita sudah berupaya memfasilitasi. apapun bentuknya dan dari mana uangnya, sppd itu harus dibayar," ujar zainal. menurutnya, jika dana perjalanan dinas yang sudah dianggarkan tidak dicairkan, ada indikasi kuat terjadi penyalahgunaan anggaran. "kalau anggaran sudah ada tapi tidak dibayarkan, ini bisa mengarah ke indikasi penggelapan," tegasnya. baca juga:bantuan beras ditunda, bulog bengkulu pastikan stok aman baca juga:musypimwil ii muhammadiyah bengkulu dihadiri menteri pendidikan dasar dan menengah komisi i dprd bengkulu sebenarnya telah memberikan waktu kepada sekwan untuk melaporkan jumlah pegawai yang belum menerima haknya beserta nominal yang belum dicairkan. namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, laporan itu tak kunjung diterima. "saat rapat fasilitasi, kami beri waktu tiga hari untuk menyampaikan data. tapi sampai sekarang, tak ada laporan yang masuk," ungkap politisi pkb ini dengan nada kecewa. menurutnya, sikap sekwan yang mengabaikan keputusan ini bukan hanya merugikan pegawai, tetapi juga mencoreng kredibilitas lembaga. dprd bengkulu pun tak tinggal diam. zainal menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan dprd guna mencari solusi dan langkah tegas atas masalah ini. "kami akan  berkoordinasi dengan pimpinan. kalau ada petunjuk lebih lanjut, tentu akan kami tindaklanjuti dengan langkah konkrit," tandasnya. buntut dari persoalan ini, para pegawai di lingkungan setwan mulai gerah. mereka mempertanyakan hak yang belum cair sejak pertengahan tahun lalu. baca juga:kejagung bawa 9 kardus barang bukti di kantor dirjen migas kementerian esdm baca juga:ditunda, dpr ri rapat pembahasan efisiensi anggaran bareng kementerian "sejak mei 2024, sppd kami tidak kunjung dibayarkan. jumlahnya bervariasi. ada yang rp 3 juta, ada juga yang sampai rp 7 juta. kami sudah berulang kali menanyakan, tapi tidak ada kejelasan," ungkap salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya. ketidakpastian ini membuat para pegawai kecewa. sebab, perjalanan dinas yang mereka lakukan bukan sekadar formalitas, melainkan tugas resmi yang sudah dijalankan dengan dana pribadi terlebih dahulu. lantas, kemana dana sppd yang sudah dianggarkan? ini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. seharusnya, setiap perjalanan dinas yang dilakukan pegawai sudah memiliki anggaran yang jelas dalam apbd. jika anggaran ada tetapi tidak dicairkan, patut dipertanyakan bagaimana pengelolaannya. hal ini yang membuat dprd mulai mencurigai adanya masalah dalam administrasi keuangan setwan. kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. penahanan hak pegawai akibat buruknya manajemen keuangan sering kali berujung pada polemik berkepanjangan. dprd bengkulu kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan hak para pegawai tidak terus terkatung-katung. jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, bukan tidak mungkin kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum. kini, bola panas ada di tangan sekwan. apakah mereka akan segera mencairkan hak pegawai, atau justru membiarkan masalah ini semakin membesar? jawabannya akan sangat menentukan arah transparansi keuangan di lingkungan dprd bengkulu.

Tag

• # sppd pns
• # pegawai negeri sipil (pns)
• # dprd provinsi bengkulu
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•