Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Terhambat, DPRD Bengkulu Desak Kejelasan dari Kemenhub

Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Terhambat-RADAR BENGKULU-

"Pengguna jasa pelabuhan tidak mungkin menanggung sendiri biaya sebesar itu. Seharusnya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya Kemenhub dan Kementerian BUMN," tegasnya.

Sayangnya, hingga kini, Kemenhub belum memberikan penugasan kepada PT Pelindo, sementara Kementerian BUMN juga belum mengambil inisiatif untuk mempercepat prosesnya.

Sumardi memastikan bahwa DPRD Bengkulu tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya mencari solusi agar pengerukan alur bisa segera direalisasikan.

"Kami tidak hanya berpangku tangan. Bahkan, Wakil Gubernur Bengkulu terpilih, Ir. H. Mi’an, sudah bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan untuk membahas persoalan ini," katanya.

Namun, hingga saat ini, hasil dari pertemuan tersebut masih belum menunjukkan perkembangan berarti.

Pelabuhan Pulau Baai merupakan salah satu aset strategis yang dapat mendukung perekonomian Bengkulu. Namun, jika pendangkalan alur terus dibiarkan, aktivitas pelabuhan akan terganggu, bahkan bisa berimbas pada kelancaran distribusi logistik dan investasi di wilayah tersebut.

"Kami berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan masalah ini. Pelabuhan Pulau Baai adalah urat nadi perekonomian Bengkulu. Jangan sampai Bengkulu terus tertinggal hanya karena masalah yang sebenarnya bisa segera ditangani," pungkas Sumardi.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan