Tidak Semua Usulan di Musrenbang Bisa Diakomodir

Camat Pino Bengkulu Selatan Surahman,S.Sos memaparkan apa yang diinginkan dalam pembangunan di Kecamatan,didepan Sekretaris Daerah,Kepala Bappeda Litbang,Kepala OPD dan para undangan-Fahmi/RADAR BENGKULU-
RADAR BENGKULU, MANNA - Kecamatan Pino Bengkulu Selatan,melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat Kecamatan.
Yang mana sebelumnya semua desa sudah menggelar Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Tentunya Musrenbang RKPD di Kecamatan ini merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa(RKPD) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten.
Camat Pino Surahman,S.Sos.M.Si menyampaikan untuk menjamin sinergitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,pihak kecamatan meminta dukungan dari pihak kabupaten untuk menunjang pembangunan di Kecamatan Pino,walaupun semuanya mungkin tidak bisa terpenuhi semuanya.karena Anggran yang ada bukan hanya untuk kecamatan Pino saja tetapi masih banyak Kecamatan yang lain juga.
"Untuk itu pengusulan diharapkan,bisa selaras dan agar nantinya bisa tercapai kita harus sinkronisasi dengan program pembangunan yang ada di tingkat Kabupaten,walupun begitu dalam pembangunan bukan mengandalkan darinpihak Kabupaten tetapi bisa juga diharapkan dari pihak lain,atau membuat inovasi yang kami lakukan serbu desa,yang mana seluruh desa bersatu untuk menuntaskan persoalan disatu desa begitu juga sebaliknya,"papar Surahman saat penyampaian Musrenbangcam dihalaman kantor camat Kamis(06/02).
BACA JUGA:Satpol PP Bengkulu Selatan Buka Rekrutan Formasi PPPK, Ini Jumlahnya
BACA JUGA:Bappeda Litbang BS Gelar Musrenbangcam Pertama di Kecamatan Seginim
Adapun yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan Fikri Al Jauhari,SE.MM mengatakan partisipasi masyarakat secara buttom up adalah salah satu tolak ukur suksesnya pembangunan.Seperti yang dilakukan saat ini dimana pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan menampung aspiras atau usulan masyarakat dari bawah (buttom up).
"Musrenbang merupakan mekanisme bottom up dalam pemerintahan. Dimana RPJMD merupakan janji politik Kepala Daerah.Tetapi hal ini masih harus kita sinkronkan dengan RPJMD tidak boleh keluar dari sana.Dengan pengusulan yang dilakukan mulai dari pihak terbawah yaitu desa,kelurahan sampai kecamatan hal ini menjadi sebuah acuan dan sudah ada beberapa inputan rencana pembangunan pada 2026 mendatang,"papar Fikri.
Pada tahun sebelumnya dari hasil Musrenbangcam yang dilakukan pada tahun 2024 yang lalu,Kecamatan Pino mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.38 Miliar sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp.10,9 tetapi dari Pemerintah Pusat atas kebijakan nasional terjadi pencadangan,untuk Bengkulu Selatan dikurangi 87 miliar yang kebijakan tersebut memang ada hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Sehingga Anggran yang sudah disiapkan mungkin harus dilakukan refokusing. Terlepas dari itu,kita juga mengapresiasi camat Pino atas inovasi serbu desa,dengan memperbaiki infrastruktur secara mandiri.Hal inilah yang harus dicontoh yang mana dari gagasan ini tidak lepas dari kolaborasi dari seluruh pemerintah desa dan ini perlu ditingkat,inilah yang kita apresiasi atas ditanamkan kepada pemerintah desa mulai kepekaan,kerjasama dalam pembangunan,"papar Fikri.
BACA JUGA:Ini Capaian Kinerja DPMPTSP BS Tahun 2024, Investasi Terus Mengalami Kenaikan
BACA JUGA:Ini Bentuk Keseriusan Kodim 0408 BS Membantu Ketahanan Pangan
Kalaupun nanti pembiayaan dalam pembangunan belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka akan mencari jalan yang lain agar nantinya pembangunan bisa dilakukan.Sehingga pembangunan terus bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
Sama halnya yang diucapkan oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Sukarni Dunip,M.Si mestinya dalam Musrenbangcam seharusnya dihadiri oleh kepala daerah,yang mana saat keduanya mempunyai urusan,semoga yang menjadi urusan kepala daerah bisa selesai dan fokus kembali kepada pembangunan kedepannya karena kebijakan itu harus dilakukan .