Satpol PP Bengkulu Selatan Buka Rekrutan Formasi PPPK, Ini Jumlahnya

RADAR BENGKULU, MANNA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bengkulu Selatan akan kembali membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun 2025.

Dari hasil Analisis Beban Kerja(ABK) yang dibutuhkan tambahan personel untuk meningkatkan efektivitas kerja, terutama dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan perda di lapangan sekitar 150 orang personil. Saat ini personil yang dimiliki ada sekitar 144 yang sudah lulus Formasi PPPK.

Kasatpol PP Damkar Bengkulu Selatan Erwin Muckhsin,S.Sos menyampaikan ada sebanyak 10 kuota yang tersedia untuk petugas tambahan guna memenuhi kebutuhan personel yang masih belum mencukupi di satuan penegak perda tersebut.

"Untuk tahap pertama kita sudah mendapatkan personil yang Lo ulus PPPK sebanyak 144 orang,pada tahun 2024 yang lalu,dengan kembali dibukanya 10 rekrutmen PPPK tahap dua,semoga kebutuhan personil yang kita butuhkan bisa tercukupi,sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah(Perda) bisa secara maksimal dilakukan,"papar Erwin diruangannya Kamis (06/02).

BACA JUGA:Ini Bentuk Keseriusan Kodim 0408 BS Membantu Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Ini Tujuan SE Sekjen Kemenag RI Nomor 1 Tahun 2025

Kalau mau dilihat dari ABK  jumlah 144 yang telah lulus PPPK tahap I masih kurang dan  maksimal kebutuhan ideal satpol PP lebih dari 150 anggota. Masih memerlukan tambahan personel untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam penegakan Perda yang ada.

Untuk  proses rekrutmen tambahan ini masih dalam tahap pengusulan kepada Bupati Bengkulu Selatan. Jika disetujui, usulan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.

"Yang pasti kami sudah mengajukan usulan ke pemerintah daerah. Jika diterima oleh Kemenpan RB dan Kemendagri, maka proses rekrutmen 10 petugas tambahan ini akan segera dibuka,tentunya pencapaian kebutuhan personil ini nanti  memperkuat barisan pengamanan serta memastikan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk lebih optimal,karena dalam birokrasi penegak perda ada di Satpol PP,"pungkas Erwin.