Datangi Gedung Merah Putih, Kepala BPOM Undang KPK Lakukan Pengawasan di Kantornya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan audiensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).-Disway.id-Ayu Novita---
RADAR BENGKULU, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 3 Januari 2025.
Seperti dikutip dari laman disway.id, lembaga pengawas makanan dan minuman ini mendatangi gedung Merah Putih KPK, minta komisi antirasuah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebut, pihaknya minta lembaga antirasuah bekerja di kantornya. Ia mengatakan undangan disampaikan langsung di hadapan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan tersebut.
"Kami mengundang tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait," kata Taruna kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin, 3 Februari 2025.
BACA JUGA:Bareskrim Polri Telah Periksa 7 Saksi Kasus Pagar Laut Tangerang
BACA JUGA:KPK Geledah Rumah Politisi Nasdem, Hartanya Tembus Rp 132 Miliar
Lebih lanjut Taruna menyebut, BPOM berkontribusi kepada negara karena menerbitkan jutaan sertifikasi uji coba klinis hingga pendistribusian, sehingga ia ingin menutup celah terjadinya korupsi.
"Jadi, dengan demikian sesuai dengan tupoksi aturan yang kami miliki, baik tentang undang-undang kesehatan, kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara berarti juga punya potensi mengalami apa yang kami sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan dan lain," tegasnya.
"Oleh karena itu, kami bertekad ingin menjadi lembaga yang bersih. Kami tidak mau itu terjadi (dugaan korupsi)," sambung Taruna.
Dia juga mengatakan, BPOM memperbarui memorandum of understanding (MoU) dengan KPK. "Karena betul-betul kami serius ingin menceggah hal ini terjadi di lembaga kami," tuturnya.
"Karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional kita. Jadi secara simple kami sampaikan bahwa ada pakta integritas," pungkas Taruna.(*)