PPPK Paruh Waktu Resmi Ditetapkan, Upah Disesuaikan dengan Anggaran Instansi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 29 Jan 2025 - 21:07

Kabar penting untuk pegawai non-ASN di Indonesia-Istimewa-

pppk paruh waktu resmi ditetapkan, upah disesuaikan dengan anggaran instansi                            radar bengkulu – kabar penting bagi para pegawai non-asn di seluruh indonesia! menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) ri resmi menetapkan kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu melalui surat keputusan nomor 16 tahun 2025.
keputusan yang ditandatangani langsung oleh menteri panrb, pada 13 januari 2025 ini mengatur tentang status, penggajian, serta fasilitas yang akan diterima pppk paruh waktu.
kebijakan ini menjadi angin segar bagi pegawai non-asn yang selama ini menunggu kejelasan status dan kesejahteraan mereka. namun, ada satu hal yang perlu dicermati, upah yang diberikan kepada pppk paruh waktu akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah. artinya, besaran gaji bisa berbeda di tiap organisasi perangkat daerah (opd) sesuai dengan kemampuan anggaran mereka.
dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa pppk paruh waktu akan menerima upah paling sedikit sebesar gaji terakhir mereka saat masih menjadi pegawai non-asn atau setara dengan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing. selain itu, mereka juga berhak atas fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:libur isra mikraj dan imlek, dukcapil kota bengkulu tetap buka dan layani masyarakat
baca juga:nama helmi-mi’an dicatut oknum, tim hukum ancam langkah hukum
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, membenarkan bahwa sistem penggajian pppk paruh waktu akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di tiap opd.
"ya, disesuaikan dengan anggaran di opd masing-masing," ujar gunawan.
hal ini tentu menjadi perhatian bagi calon pppk paruh waktu, mengingat perbedaan kemampuan anggaran di tiap instansi bisa mempengaruhi besaran gaji yang diterima.
keputusan menpanrb ini tak hanya membahas upah, tetapi juga memperjelas siapa saja yang berhak mengikuti pengadaan pppk paruh waktu. program ini diperuntukkan bagi pegawai non-asn yang sudah terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-asn di badan kepegawaian negara (bkn). mereka yang bisa mendaftar adalah:
peserta seleksi pppk tahun 2024 yang sudah mengikuti semua tahapan, tetapi tidak mendapatkan formasi.
dengan aturan ini, pegawai non-asn yang sebelumnya belum beruntung dalam seleksi asn kini memiliki kesempatan baru untuk mendapatkan status yang lebih jelas dalam pemerintahan.
pppk paruh waktu untuk sektor strategis
pengadaan pppk paruh waktu bukan tanpa alasan. pemerintah melihat kebutuhan tenaga di berbagai sektor yang masih sangat besar, sementara penataan pegawai non-asn juga perlu dilakukan dengan lebih sistematis. oleh karena itu, pppk paruh waktu akan difokuskan untuk mengisi jabatan-jabatan penting seperti
guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional.
baca juga:kesepakatan relawan dan tim partai: menyongsong pemerintahan baru yang bersih dan akuntabel
baca juga:warga bengkulu padati vihara buddhayana, barongsai jadi magnet perayaan imlek 2025
dengan adanya skema ini, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. karena, pemerintah bisa lebih mudah mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan instansi.
bagi para pegawai non-asn yang berhasil menjadi pppk paruh waktu, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. selain kepastian status pekerjaan, mereka juga berhak atas penghasilan tetap dan fasilitas lain yang dijamin oleh peraturan.
namun, ada tantangan yang perlu dihadapi. dengan sistem penggajian yang disesuaikan dengan anggaran opd, kesejahteraan pppk paruh waktu bisa berbeda-beda di tiap daerah. hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak diatur dengan baik.
selain itu, status sebagai "paruh waktu" juga masih menjadi tanda tanya bagi sebagian pegawai, terutama terkait durasi kontrak dan peluang untuk diangkat menjadi asn penuh di masa depan.
dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk menata ulang sistem kepegawaian non-asn agar lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. namun, implementasi di lapangan masih harus terus dipantau agar tidak menimbulkan masalah baru. terutama terkait penggajian dan kesejahteraan pegawai.
bagi para pegawai non-asn yang mempenuhi kriteria, keputusan ini bisa menjadi peluang besar untuk mendapatkan status yang lebih jelas dalam dunia kerja pemerintahan. namun, mereka juga harus siap dengan segala konsekuensi, termasuk kemungkinan variasi gaji di tiap daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 30 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan