PTUN Bengkulu Kabulkan Gugatan Perangkat Desa Usai Dipecat Kades Jambat Akar Seluma

PTUN Bengkulu Kabulkan Gugatan Perangkat Desa Usai Dipecat Kades--
RADAR BENGKULU, SELUMA - Upaya elegan yang dilakukan Remi'in selaku Kepala Dusun III Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, akhirnya membuahkan hasil.
Ini setelah majelis hakim PTUN Bengkulu mengabulkan permohonan dari termohon, usai dipecat kadesnya, berkat bantuan LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berhasil memenangkan gugatan di PTUN Bengkulu pada Selasa, 21 Januari 2025.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu pada 21 Januari 2025 telah memutuskan perkara No. 9/G/2024/PTUN.BKL dengan amar putusan: mengabulkan gugatan Remi'in yang merupakan penggugat selaku perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam penegakan keadilan, khususnya bagi Perangkat Desa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh aparatur pemerintah melalui keputusannya.
BACA JUGA:Tiga OPD Jalin Kerjasama dengan PN Tais
BACA JUGA:Berdiri Diatas Lahan 30 Hektar, Pabrik CPO Baru Belum Kantongi Izin Lingkungan
Dalam persidangan yang berlangsung selama beberapa bulan, RN menggugat Surat Keputusan Kepala Desa Jambat Akar No 13 Tahun 2024 yang menyatakan pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa.
Gugatan tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian prosedur pemberhentian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
PTUN Bengkulu dalam amar putusannya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Nomor 13 tahun 2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang pemberhentian perangkat desa. Mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan Kepala Desa Jambat Akar, Mewajibkan Tergugat merehabilitasi mengembalikan kedudukan tergugat.
Remi'in selaku penggugat mengaku bersyukur atas putusan tersebut. Menurutnya ia mengaku dipecat pada Juni 2024 lalu oleh Kadesnya Merlan dengan alasan tuntutan masyarakat, lantaran dituding tidak berdomisili di wilayah Dusun III, dan diberhentikan secara sepihak, tanpa adanya surat peringatan ataupun kesalahan fatal lainnya.
Kemudian Kades pun berencana mengusulkan panitia pemilihan perangkat desa, namun langkahnya dicegah Camat Semidang Alas Maras, lantaran ada upaya termohon untuk melakukan gugatan ke PTUN dan menunggu hasilnya.
BACA JUGA:Wabup Seluma Pasang Peneng Bantuan Bedah Rumah
BACA JUGA:Terbentur Regulasi, Kades, BPD dan Perangkat Desa Lulus P3K Terancam Dicoret
"Saya bersyukur atas keputusan ini. Ini bukan hanya kemenangan bagi saya, tetapi juga bagi perangkat desa lain yang mungkin menghadapi kasus serupa. Keadilan telah ditegakkan. Saya berterima kasih pada Pengadilan bahwa masih ada keadilan di bumi Pertiwi. Juga terima kasih pada LKBH UMB yang membantu saya tanpa biaya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ini," ujarnya usai persidangan.