Jadi Sorotan, Program Makan Gizi Gratis Belum Terealisasi di Provinsi Bengkulu

RADAR BENGKULU – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan di Provinsi Bengkulu. Pasalnya, saat sejumlah provinsi lain sudah memulai implementasi program ini, Bengkulu justru masih berada pada tahap persiapan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, Minggu (12/1/2025).

“Kita di program makan bergizi ini memang masih buta. Bengkulu belum memulainya, padahal provinsi lain sudah jalan. Jangan sampai Bengkulu hanya makan angin, sementara daerah lain sudah menikmati hasilnya,” tegas Usin saat diwawancarai.

Menurut Usin, pihaknya berencana segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna mempercepat realisasi program ini di Bengkulu. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat Bengkulu tidak tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut.

Dari hasil koordinasi sementara dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, diketahui bahwa program ini belum berjalan di Bengkulu karena adanya standar penanganan makanan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional.

BACA JUGA:Tuai Kritik, Rencana Penggunaan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Dugaan Pemotongan Honor Pengurus Rumah Ibadah, Pemdes Muara Payang Dipanggil Inspektorat

“Standar dari BGN ini cukup ketat. Ada banyak kategori dan perhitungan yang harus dipenuhi. Karena itu, kita  segera ke BGN untuk memahami apa yang perlu disiapkan di Bengkulu,” jelas Usin.

Ia menambahkan, selain standar teknis, fasilitas dan mitra yang terkualifikasi dari BGN juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

“Kalau fasilitas atau mitra dari BGN belum ada di Bengkulu, kita harus tahu apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kami ingin program ini benar-benar berjalan optimal di Bengkulu,” tambahnya.

Usin menegaskan, percepatan realisasi program MBG tidak hanya bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan program ini. Ia mengingatkan bahwa DPRD Provinsi Bengkulu akan terus memonitor dan mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Koordinasi dengan BGN adalah langkah awal. Selanjutnya, kita harus memastikan pemerintah daerah benar-benar siap. Baik dari segi fasilitas, mitra, maupun tenaga yang dibutuhkan. Kami juga akan melakukan monitoring dan pengawasan agar program ini berjalan lancar,” tegas Usin.

BACA JUGA:Pendaftaran PPPK Gelombang Kedua di Bengkulu Membludak

BACA JUGA:Pengawasan Aset Keuangan Digital Diserahkan Kemendag kepada OJK