Tenaga Harian Lepas Tidak Dirumahkan, DPRD Provinsi Bengkulu Desak Taati Aturan

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 08 Jan 2025 - 20:55

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi--

tenaga harian lepas tidak dirumahkan, dprd provinsi bengkulu desak taati aturan                            radar bengkulu – polemik keberadaan tenaga harian lepas (thl) “titipan” yang kabarnya merupakan kerabat dekat pejabat pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali mencuat. meski surat edaran (se) nomor 800/4216/bkd/2020 telah dikeluarkan untuk merumahkan seluruh thl, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah thl masih bekerja di beberapa organisasi perangkat daerah (opd).
surat edaran yang diteken asisten iii setdaprov bengkulu, h. nandar munadi, s.sos m.si itu sejatinya bertujuan mengurangi beban anggaran dan mematuhi aturan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer. namun, informasi yang beredar menyebutkan adanya pengecualian bagi thl “titipan,” yang memicu protes dari berbagai pihak.
anggota dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, angkat bicara terkait isu ini. ia dengan tegas meminta agar seluruh thl tanpa kecuali, termasuk yang disebut-sebut sebagai "titipan," dirumahkan sesuai kebijakan.
“kalau informasi itu benar, maka jelas ini bentuk diskriminasi. tidak adil jika ada thl yang tetap bekerja hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat. semua harus diperlakukan sama,” ujar edwar melalui sambungan telepon, selasa (7/1).
baca juga:awal ramadan diprediksi waktunya bersamaan
baca juga:perpanjangan pendaftaran pppk tahap 2 masih dibuka, pelamar diminta segera persiapkan diri
edwar menjelaskan bahwa kebijakan merumahkan thl adalah langkah yang diambil untuk menciptakan efisiensi. namun, ia menegaskan, pengecualian hanya diberikan untuk posisi tertentu yang memang sangat diperlukan. seperti sopir dan petugas keamanan (security).
“yang tidak dirumahkan itu memang yang benar-benar dibutuhkan.seperti sopir dan security. selain itu, tidak ada alasan untuk mempertahankan thl di opd,” tegas edwar.
dalam pernyataannya, edwar juga mendesak para pejabat opd untuk mematuhi surat edaran yang dikeluarkan pemprov bengkulu. ia menilai, pelanggaran terhadap kebijakan ini tidak hanya merugikan thl yang dirumahkan, tetapi juga mencoreng integritas pemerintah daerah.
“kami meminta para pejabat untuk konsisten dengan aturan. kalau memang ada thl yang masih bekerja karena alasan titipan, itu harus segera dihentikan. kebijakan ini harus diterapkan secara adil dan merata,” ujar edwar.
edwar menekankan bahwa keadilan adalah hal yang utama. jika kebijakan ini tidak dijalankan secara konsisten, akan muncul ketidakpuasan di kalangan thl yang sudah dirumahkan.
baca juga:pemprov bengkulu targetkan penataan tenaga honorer rampung pertengahan tahun 2025
baca juga:gedung baru rstg kota bengkulu segera dilaunching dan beroperasi
“kasihan mereka yang sudah dirumahkan. kalau ada thl yang tetap bekerja hanya karena kedekatan dengan pejabat, itu jelas menyakitkan bagi yang lain. ini soal keadilan, dan keadilan itu harus ditegakkan,” katanya.
selain meminta pejabat opd mematuhi kebijakan, edwar juga mendorong pemprov bengkulu untuk lebih transparan dalam pelaksanaan perumahan thl. ia menilai, transparansi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan tudingan negatif dari masyarakat.
“pemprov harus memastikan bahwa semua proses perumahan thl ini dilakukan secara terbuka. kalau ada yang masih bekerja, harus ada alasan yang jelas dan dapat diterima. jangan sampai masyarakat berpikir bahwa pemprov tebang pilih,” tegas edwar.
ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemprov dan para thl. sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau disingkirkan.
langkah pemprov bengkulu untuk merumahkan thl sebenarnya didasarkan pada arahan pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah tenaga honorer secara bertahap hingga 2025. namun, penerapan kebijakan ini harus tetap mengedepankan keadilan dan transparansi.
edwar berharap pemprov bengkulu dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. “efisiensi anggaran memang penting, tapi jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 9 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan