Tenaga Harian Lepas Tidak Dirumahkan, DPRD Provinsi Bengkulu Desak Taati Aturan
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi--
Selain meminta pejabat OPD mematuhi kebijakan, Edwar juga mendorong Pemprov Bengkulu untuk lebih transparan dalam pelaksanaan perumahan THL. Ia menilai, transparansi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan tudingan negatif dari masyarakat.
“Pemprov harus memastikan bahwa semua proses perumahan THL ini dilakukan secara terbuka. Kalau ada yang masih bekerja, harus ada alasan yang jelas dan dapat diterima. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa Pemprov tebang pilih,” tegas Edwar.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara Pemprov dan para THL. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau disingkirkan.
Langkah Pemprov Bengkulu untuk merumahkan THL sebenarnya didasarkan pada arahan pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah tenaga honorer secara bertahap hingga 2025. Namun, penerapan kebijakan ini harus tetap mengedepankan keadilan dan transparansi.
Edwar berharap Pemprov Bengkulu dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. “Efisiensi anggaran memang penting, tapi jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat,” pungkasnya.