Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai Kian Parah, Pengerukan Masih Tertunda

RADAR BENGKULU – Kondisi alur Pelabuhan Pulau Baai semakin kritis akibat pendangkalan yang kian parah, namun hingga saat ini pengerukan yang direncanakan belum terealisasi.

Meski Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait telah merancang sistem pengerukan melalui skema Joint Fisher Company (JFC) yang melibatkan Asosiasi Persatuan Batu Bara (APBB) dan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, perdebatan soal alokasi anggaran masih menjadi penghambat utama.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denny, mengungkapkan bahwa alur Pelabuhan Pulau Baai kini berada di kedalaman minus 3 meter LWS (Lowest Water Spring). Selain itu, abrasi di kawasan pelabuhan turut memperburuk situasi. "Pendangkalan terus terjadi dan diperparah dengan abrasi yang semakin meluas. Panjang abrasi yang awalnya hanya 50 meter kini telah mencapai 1,3 kilometer," ujar RA Denny, Rabu 1 Januari 2025.

Menurut Denny, meskipun upaya pengerukan telah lama direncanakan, pembahasan terkait anggaran pengerukan belum menemui titik terang. Sistem JFC yang melibatkan pelaku usaha seperti APBB dan PT Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) masih menghadapi perbedaan estimasi biaya. Berdasarkan penghitungan pihak pelaku usaha, anggaran pengerukan diperkirakan sekitar Rp 100 miliar, sementara PT Pelindo memperkirakan biaya mencapai Rp 210 miliar.

BACA JUGA:Pendaftaran Seleksi PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang hingga 7 Januari 2025

BACA JUGA:Alhamdulillah Aman, Forkopimda Provinsi Pantau Malam Tahun Baru 2025 di Kota Bengkulu

"Pembahasan soal anggaran belum final. Ada perbedaan besar dalam estimasi biaya, sehingga pengerukan masih tertunda," kata Denny.

Ia menambahkan, pemerintah akan kembali memfasilitasi pertemuan dengan para pihak terkait untuk mencari solusi. "Jumat mendatang kami akan menggelar rapat bersama pelaku usaha dan instansi terkait untuk membahas anggaran pengerukan," jelasnya.

Denny juga mengungkapkan bahwa proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tidak bisa dilakukan tanpa penetapan alur resmi dari Kementerian Perhubungan. Proposal penetapan alur tersebut telah diajukan dan dibahas di tingkat kementerian, namun hingga kini pemerintah daerah masih menunggu keputusan akhir.

"Penetapan alur sudah dibahas di Kementerian Perhubungan, tinggal menunggu keputusan resmi. Jika penetapan ini keluar, proses pengerukan bisa segera dimulai," terang Denny.

Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai berdampak serius pada aktivitas pelabuhan dan perekonomian daerah. Sebagai pelabuhan utama yang melayani ekspor komoditas unggulan Bengkulu seperti batu bara, karet, dan kelapa sawit, kondisi ini mengancam kelancaran logistik dan pengiriman barang. Kapal-kapal besar semakin sulit masuk ke pelabuhan, yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan mitra dagang.

Abrasi yang mencapai panjang 1,3 kilometer juga menjadi ancaman serius bagi infrastruktur pelabuhan. Jika tidak segera ditangani, abrasi dapat merusak fasilitas pelabuhan, memperbesar biaya perbaikan, dan mengganggu aktivitas operasional.

BACA JUGA:Kapolres Kaur Bedah Rumah Tidak Layak Huni Milik Ngatiyo di Desa Cahaya Batin

BACA JUGA:Kodim 0408/BS Bersama Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Tahun Baru 2025