Tidak Ada Toleransi Perkara Korupsi dalam Rencana Amnesti

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait rencana pemberian amnesti tahanan, yang telah memicu berbagai spekulasi.

Seperti dikutip dari laman DISWAY.ID, ia menegaskan sistem hukum Indonesia memungkinkan pengampunan bagi pelaku tindak pidana.

"Ada kemungkinan, kan gitu. Mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden," katanya kepada wartawan, Jumat 27 Desember 2024.

Akan tetapi, Ia menegaskan menegaskan bahwa Prabowo  tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi. "Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi," tegasnya.

Supratman menjelaskan bahwa jika ada pengampunan yang diberikan, hal itu akan diikuti dengan penegakan hukum yang lebih tegas. "Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras," ungkapnya.

BACA JUGA:Kemnaker Pastikan Harga Tiket Pesawat Tidak akan Naik

BACA JUGA:Novel Baswedan Sebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sudah Lama Diincar

Lebih lanjut ia  menekankan agar aparat penegak hukum tidak membekingi kasus tertentu, sesuai dengan peringatan dari Presiden. Supratman menjelaskan bahwa banyak pihak yang salah memahami pernyataan tersebut, hingga muncul spekulasi yang menyatakan bahwa jika Presiden memberikan amnesti kepada koruptor, beliau bisa dijerat dengan pasal 55 KUHP pidana.

Lalu, ia mengingatkan bahwa hak untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

"Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa ada pihak yang menyatakan seperti itu mungkin lupa terkait dengan hak konstitusional Bapak Presiden," jelasnya.

Walaupun demikian, Supratman menegaskan bahwa keputusan mengenai amnesti tersebut belum diambil dan masih sebatas wacana yang dilontarkan.

"Nah, apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh? Belum ada keputusan, saya rasa. Itu baru wacana yang dilontarkan," tuturnya.(*)