Dua Desa di Bengkulu Tak Dapat Dana Desa Akibat Kasus Korupsi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 25 Dec 2024 - 21:22

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mochamad Irfan Surya Wardana--

Menurut Irfan, proses penyaluran dana desa dapat dilakukan mulai Januari mendatang, asalkan APBDes di masing-masing desa telah disahkan. Oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala desa untuk segera menyelesaikan penyusunan APBDes dan memastikan seluruh dokumen administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu langkah yang terus didorong oleh DJPb untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa adalah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa.

“Kami mencatat beberapa kabupaten di Bengkulu sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun, masih ada beberapa kabupaten yang belum sepenuhnya menerapkannya,” jelas Irfan.

Ia menekankan pentingnya penggunaan aplikasi tersebut untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan transparan.

“Dengan Siskeudes, pembukaan dana desa dapat dilakukan lebih mudah. Aplikasi ini juga memudahkan desa dalam membuat rancangan dan laporan pertanggungjawaban.”

Irfan berharap seluruh desa di Bengkulu dapat belajar dari kasus ini. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

“Kami ingin seluruh desa memanfaatkan dana ini dengan bijak dan transparan. Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

dua desa di bengkulu tak dapat dana desa akibat kasus korupsi                            desa diminta gunakan aplikasi siskeudes
radar bengkulu  – dua desa di provinsi bengkulu pada tahun 2024 ini  tidak mendapatkan alokasi dana desa. kedua desa tersebut masing-masing berada di kabupaten kepahiang dan kabupaten lebong. 
hal ini disebabkan oleh kasus hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan oknum perangkat desa di wilayah tersebut.
kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, mochamad irfan surya wardana, mengungkapkan bahwa sesuai dengan peraturan kementerian keuangan, penyaluran dana desa dapat dihentikan jika terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran. 
“jika ada oknum kepala desa atau perangkat desa yang menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukannya hingga terjadi korupsi, maka bupati wajib melaporkannya kepada djpb. atas dasar itu, kami merekomendasikan agar penyaluran dana desa dihentikan,” tegasnya.
baca juga:motor listrik murah dibawah 30 juta, ini 5 rekomendasinya 
baca juga:pantau pos dan gereja, pj wali kota pastikan keamanan nataru di bengkulu kondusif
keputusan untuk menghentikan penyaluran dana desa tentu membawa dampak serius bagi kedua desa tersebut. 
mochamad irfan menjelaskan, dana desa merupakan instrumen vital untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. tanpa adanya alokasi dana ini, program pembangunan yang direncanakan desa bisa terhambat.
“kami sangat menyayangkan situasi ini. dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan program pemberdayaan. jadi, jika tidak disalurkan, desa akan merugi,” ujar irfan.
ia juga mengimbau kepada kepala desa di seluruh bengkulu agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa. 
“untuk tahun depan, kami mengingatkan semua kepala desa agar mematuhi aturan dan memanfaatkan dana desa dengan baik. transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari,” tambahnya.
meskipun ada masalah di beberapa desa, irfan memastikan bahwa dana desa tahun depan sudah siap untuk disalurkan. 
saat ini, kementerian keuangan tengah mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) tahun 2025. “alokasi dana desa sudah dibagi ke masing-masing desa. kami hanya menunggu pengesahan apbdes agar penyaluran dapat dilakukan,” ujarnya.
baca juga:ola s1 pro vs segway ninebot: skuter listrik dengan jarak tempuh terjauh
baca juga:provinsi bengkulu masuk 10 besar penurunan iph, kota bengkulu stabil
menurut irfan, proses penyaluran dana desa dapat dilakukan mulai januari mendatang, asalkan apbdes di masing-masing desa telah disahkan. oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala desa untuk segera menyelesaikan penyusunan apbdes dan memastikan seluruh dokumen administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
salah satu langkah yang terus didorong oleh djpb untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). 
aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa.
“kami mencatat beberapa kabupaten di bengkulu sudah menggunakan aplikasi siskeudes. namun, masih ada beberapa kabupaten yang belum sepenuhnya menerapkannya,” jelas irfan.
ia menekankan pentingnya penggunaan aplikasi tersebut untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan transparan. 
baca juga:ini cara pemerintah kota bengkulu dan dinas sosial memperingati hari kesetiakawanan nasional
baca juga:berikut ini 5 tradisi unik dan aneh saat perayaan natal di berbagai negara, bersepatu roda ke gereja 
“dengan siskeudes, pembukaan dana desa dapat dilakukan lebih mudah. aplikasi ini juga memudahkan desa dalam membuat rancangan dan laporan pertanggungjawaban.” 
irfan berharap seluruh desa di bengkulu dapat belajar dari kasus ini. ia menekankan bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“kami ingin seluruh desa memanfaatkan dana ini dengan bijak dan transparan. jangan sampai ada lagi kasus seperti ini yang merugikan masyarakat,” tuturnya.