Bengkulu Ciptakan Terobosan Lingkungan dengan Program RBP REDD+ GCF

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 23 Dec 2024 - 20:38

Menutup tahun 2024, Provinsi Bengkulu mencatatkan langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Berkat kolaborasi antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat, provinsi ini berhasil menunjukkan penurunan signifikan dalam deforestasi-Windi-RADAR BENGKULU

Program ini menjadi momen penting, yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta KKI Warsi.

Dalam sambutannya secara daring, Direktur BPDLH, Tri Joko Haryanto, menjelaskan bahwa RBP GCF ini mencakup tiga output utama. Output 1 dan 3 dijalankan oleh KLHK, BPDLH, dan Pusat Pengelolaan Informasi (PPI), sementara Output 2 melibatkan provinsi.

“Bengkulu telah menetapkan KKI Warsi sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan kegiatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkap Tri.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Peluncuran program ini adalah langkah nyata untuk mendukung target Nationally Determined Contributions (NDC). Pemerintah Bengkulu berkomitmen beralih ke energi terbarukan dan memulihkan kawasan hutan demi generasi mendatang," ujarnya.

Rosjonsyah juga menjelaskan bahwa penanaman pohon akan menjadi salah satu kegiatan utama dalam program ini, termasuk di daerah aliran sungai (DAS) yang berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

“Pentingnya memilih tanaman produktif. Seperti buah-buahan, untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, menambahkan bahwa ada 15 program kerja yang akan dilaksanakan untuk menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan. Program tersebut meliputi rehabilitasi kawasan, reboisasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Perhutanan Sosial.

“Kami ingin memastikan masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebagai lembaga perantara, Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, menekankan bahwa program ini memiliki tiga fokus utama: pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan sumber penghidupan masyarakat. Dana sebesar USD 103,8 juta dari GCF akan dikelola oleh BPDLH dan disalurkan ke provinsi yang berhasil mengendalikan deforestasi.

“Program ini memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menekan emisi. Kami berharap langkah ini memotivasi provinsi untuk menjalankan strategi pengurangan emisi yang efektif,” ujar Adi.

Program RBP REDD+ GCF Output 2 yang diluncurkan di Bengkulu ini merupakan contoh konkrit bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

bengkulu ciptakan terobosan lingkungan dengan program rbp redd+ gcf                            penurunan emisi karbon dan pemberdayaan masyarakat lokal
radar bengkulu - menutup tahun 2024, provinsi bengkulu mencatatkan langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan. berkat kolaborasi antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat, provinsi ini berhasil menunjukkan penurunan signifikan dalam deforestasi.
analisis citra satelit yang dilakukan oleh tim geographic information system (gis) dari komunitas konservasi indonesia (kki) warsi, menunjukkan bahwa laju kehilangan tutupan hutan di bengkulu pada 2024 hanya berkurang 1.155 hektare, jauh lebih baik dibandingkan dengan 8.306 hektare pada tahun sebelumnya.
menurut rudi syaf, manager komunikasi kki warsi, ini menunjukkan bahwa bengkulu berhasil menekan deforestasi hingga 86 persen. keberhasilan ini berkat berbagai upaya mitigasi yang dilakukan di hutan lindung, taman nasional, dan kawasan cagar alam.
di sisi lain, meski ada penurunan signifikan, beberapa kawasan seperti hutan produksi terbatas dan hutan produksi masih menghadapi tantangan besar, dengan kehilangan masing-masing 1.914 hektare dan 373 hektare.
namun, tidak hanya sekadar angka deforestasi yang menggembirakan. program-program pengelolaan hutan yang lebih baik berdampak langsung pada penurunan emisi karbon. kki warsi mencatatkan penurunan emisi karbon dioksida dari deforestasi yang turun tajam dari 7 juta ton co2 pada 2023 menjadi hanya 1 juta ton co2 pada 2024.
baca juga:siapkan teropong, pemkot imbauan pengunjung tidak berenang di pantai panjang saat nataru
baca juga:semua opd diminta menyelesaikan laporan keuangan di akhir tahun
rudi syaf menyoroti bahwa kegiatan ekstraktif seperti izin usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pengelolaan hutan oleh korporasi menjadi penyebab utama pelepasan emisi terbesar.
pada 2024, perusahaan berizin pengelolaan hutan (pbph) tercatat menyebabkan kehilangan hutan sebesar 1.705 hektare. ini menjadi tantangan serius dalam pengendalian perubahan iklim di bengkulu.
melihat tantangan ini, adi junedi, direktur kki warsi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan restorasi lahan kritis.
“perbaikan tata kelola kehutanan, restorasi lahan kritis, dan pengawasan ketat terhadap izin pengelolaan hutan harus segera diterapkan,” ujar adi.
salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah program hutan desa di desa baru raja r, bengkulu utara. program ini menunjukkan hasil positif, dengan masyarakat setempat memulihkan hutan yang terdegradasi dengan menanam kopi, sekaligus mengembangkan produk kopi premium sebagai alternatif ekonomi.
“ekonomi berbasis potensi lokal seperti ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap hutan,” tambah adi.
lebih jauh ia mengatakan, bengkulu juga meluncurkan program results-based payment (rbp) redd+ green climate fund (gcf) output 2 pada 23 desember 2024. program ini bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca (grk) dan memastikan keberlanjutan hutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat lokal.
program ini menjadi momen penting, yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah provinsi bengkulu, badan pengelola dana lingkungan hidup (bpdlh), direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk), serta kki warsi.
dalam sambutannya secara daring, direktur bpdlh, tri joko haryanto, menjelaskan bahwa rbp gcf ini mencakup tiga output utama. output 1 dan 3 dijalankan oleh klhk, bpdlh, dan pusat pengelolaan informasi (ppi), sementara output 2 melibatkan provinsi.
“bengkulu telah menetapkan kki warsi sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan kegiatan bersama dinas lingkungan hidup dan kehutanan,” ungkap tri.
pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, rosjonsyah yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"peluncuran program ini adalah langkah nyata untuk mendukung target nationally determined contributions (ndc). pemerintah bengkulu berkomitmen beralih ke energi terbarukan dan memulihkan kawasan hutan demi generasi mendatang," ujarnya.
rosjonsyah juga menjelaskan bahwa penanaman pohon akan menjadi salah satu kegiatan utama dalam program ini, termasuk di daerah aliran sungai (das) yang berada di bawah pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (kph).
“pentingnya memilih tanaman produktif. seperti buah-buahan, untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar,” tegasnya.
kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, safnizar, menambahkan bahwa ada 15 program kerja yang akan dilaksanakan untuk menurunkan emisi grk dari sektor kehutanan. program tersebut meliputi rehabilitasi kawasan, reboisasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan perhutanan sosial.
“kami ingin memastikan masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
sebagai lembaga perantara, direktur kki warsi, adi junedi, menekankan bahwa program ini memiliki tiga fokus utama: pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan sumber penghidupan masyarakat. dana sebesar usd 103,8 juta dari gcf akan dikelola oleh bpdlh dan disalurkan ke provinsi yang berhasil mengendalikan deforestasi.
“program ini memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menekan emisi. kami berharap langkah ini memotivasi provinsi untuk menjalankan strategi pengurangan emisi yang efektif,” ujar adi.
program rbp redd+ gcf output 2 yang diluncurkan di bengkulu ini merupakan contoh konkrit bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan