Setelah Tertunda Setahun Lebih, Akhirnya Lima Komisioner KIP Bengkulu Dilantik

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 16 Dec 2024 - 20:42

Lima Komisioner KIP Bengkulu Dilantik-Windi/RADAR BENGKULU-

setelah tertunda setahun lebih, akhirnya lima komisioner kip bengkulu dilantik                            dprd provinsi tekankan kip perkuat keterbukaan informasi
radar bengkulu – setelah lebih dari setahun tertunda, akhirnya lima komisioner komisi informasi provinsi (kip) bengkulu resmi dilantik oleh pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, rosjonsyah, pada senin (16/12/2024).
prosesi pelantikan berlangsung khidmat di balai raya semarak, menandai dimulainya masa kerja komisioner untuk periode 2024-2028.
"hari ini, 16 desember, saya selaku plt gubernur bengkulu secara resmi melantik saudara-saudari sebagai komisioner komisi informasi provinsi bengkulu berdasarkan surat keputusan gubernur bengkulu," ujar rosjonsyah dalam sambutannya.
pelantikan ini sekaligus menjadi penutup penantian panjang pasca pemilihan komisioner kip yang dilakukan oleh anggota dprd provinsi bengkulu periode 2019-2024.
para komisioner, yakni fraternesi, nopriadi, wilkanifi, junaidi arfian kasip, dan kresnawati, kini menghadapi tanggung jawab besar untuk mengawal keterbukaan informasi di provinsi bengkulu.
baca juga:bengkulu utara siapkan data terpadu, acuan pembangunan berbasis informasi akurat
baca juga:kodim 0408 bs-kaur gelar donor darah, peringati hari juang kartika tni ad ke-79
dalam arahannya, rosjonsyah menekankan pentingnya peran kip dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. ia meminta para komisioner segera menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi bengkulu demi menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
"harapan saya, dengan dilantiknya komisioner kip bengkulu, mereka dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat," tegas rosjonsyah.
ia juga mengingatkan komisioner untuk mewaspadai informasi yang berpotensi memprovokasi. menurutnya, kip memiliki tanggung jawab besar untuk menyaring dan menggali informasi yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
"jika ada informasi yang berpotensi memprovokasi, itu tidak akan diperbolehkan. kami meminta kip menggali informasi yang relevan di masyarakat. karena, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat."
pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk komisioner kip pusat donny yoesgiantoro, plh sekda provinsi bengkulu haryadi, jajaran forkopimda, dan sejumlah pejabat lainnya. kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata bagi komisioner yang baru dilantik.
baca juga:hasil reses, aspirasi warga tetap berputar pada infrastruktur dan pelayanan publik
baca juga:ini daftarnya, menkeu sri mulyani ungkap barang-barang yang akan bebas ppn 12 persen
dengan pelantikan ini, masyarakat bengkulu menaruh harapan besar pada komisioner kip yang baru. mereka diharapkan tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat di tengah maraknya berita hoaks.
namun, tugas ini tentu bukan tanpa tantangan. selain harus menjaga independensi dan integritas, para komisioner juga dituntut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas informasi publik.
"ke depan, kip harus mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak mereka atas informasi," ujar rosjonsyah.
sementara itu komisioner kip pusat, donny yoesgiantoro, dalam sambutannya menyatakan keyakinannya bahwa para komisioner baru ini dapat membawa perubahan positif di bengkulu. ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara kip dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
"komisioner kip bengkulu harus menjadi garda terdepan dalam memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terpenuhi. sinergi dengan pemerintah sangat penting agar keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik," kata donny.
 pelantikan komisioner komisi informasi publik (kip) provinsi bengkulu yang baru mendapat perhatian serius dari dprd provinsi bengkulu. anggota komisi i dprd bengkulu, edwar samsi, menegaskan pentingnya peran kip dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
baca juga:9 cara melindungi data di ponsel dari ancaman digital, pentingnya keamanan enkripsi di ponsel anda
baca juga:perkembangan material ponsel ramah lingkungan, apakah ponsel masa depan bisa 100% didaur ulang?
“kami sangat berharap kepada komisioner yang baru dilantik ini untuk benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka,” kata edwar samsi.
edwar menyebutkan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). hal ini tak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang.
“kip adalah garda terdepan dalam memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu, kami ingin mereka dapat bekerja tanpa tekanan dan tetap menjaga integritas,” tegasnya.
komisi informasi publik memiliki mandat untuk memastikan transparansi di semua lembaga pemerintahan. dalam konteks demokrasi, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan.
menurut edwar samsi, keberadaan kip harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. ia juga mengingatkan bahwa tugas kip bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga melindungi informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan.
“kami berharap kip dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, terutama dalam menyelesaikan sengketa informasi yang sering terjadi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
baca juga:plt gubernur bengkulu tegaskan asn harus profesional di tengah transisi kepemimpinan
baca juga:terminal tipe a air sebakul bengkulu akan jadi pusat transportasi dan ekonomi baru
edwar juga menambahkan bahwa transparansi adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. dengan adanya kip yang aktif dan independen, ia optimistis tata kelola pemerintahan di bengkulu dapat terus membaik.
sebagai lembaga legislatif, dprd bengkulu berkomitmen untuk mendukung penuh kip dalam menjalankan tugas dan fungsinya. edwar samsi memastikan, selama langkah-langkah yang diambil kip sejalan dengan prinsip demokrasi dan transparansi, dprd siap memberikan bantuan, baik berupa regulasi maupun dukungan anggaran.
“kami di dprd selalu mendukung penuh upaya-upaya kip dalam menjalankan tugasnya. selama itu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi, kami akan selalu ada di belakang mereka,” ujar edwar.
dukungan ini, lanjutnya, mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat lebih percaya pada pemerintah, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun bengkulu menjadi lebih kuat.
meski begitu, edwar tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh kip ke depan. salah satunya adalah memastikan independensi dan profesionalisme komisioner dalam menjalankan tugasnya.
“tekanan dari berbagai pihak, baik itu dari birokrasi maupun kepentingan politik, sering kali menjadi tantangan bagi lembaga seperti kip. tapi kami percaya, dengan integritas dan komitmen yang kuat, mereka bisa mengatasinya,” jelas edwar.
ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait hak mereka atas informasi publik. menurutnya, banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami hak ini, sehingga perlu ada sosialisasi yang intensif dari kip.
baca juga:ponsel dengan konektivitas satelit, masa depan atau sekadar gimmick?
baca juga:kamera digital vintage: dari tren menjadi pernyataan artistik
“kip harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik. ini juga bagian dari tugas mereka untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi,” imbuhnya.
keberadaan kip diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di provinsi bengkulu. dengan komisioner yang baru dilantik, edwar samsi berharap ada inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
“kami ingin melihat perubahan yang nyata. kip harus menjadi lembaga yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
lebih jauh, edwar samsi menyampaikan harapannya agar sinergi antara kip, dprd, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. kolaborasi yang erat diyakini dapat mempercepat tercapainya tujuan bersama dalam membangun bengkulu yang transparan dan akuntabel.
“semua pihak harus saling mendukung. jika kip kuat, maka transparansi akan terjaga. jika transparansi terjaga, masyarakat akan percaya. dan jika masyarakat percaya, maka pembangunan akan berjalan lancar,” tutur edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 17 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan