Saksi Rohidin-Meriani Tolak Tandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 21:38

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) saksi paslon nomor urut 2, Sukirli--

saksi rohidin-meriani tolak tandatangani berita acara pleno rekapitulasi perolehan suara                            kpu: pastikan tidak mempengaruhi hasil penetapan suara
radar bengkulu - proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu 2024 diwarnai dengan protes dari tim pasangan calon (paslon) nomor urut 2, rohidin-meriani (romer). 
melalui saksinya, mereka menolak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap tingkat hingga tingkat provinsi. 
penolakan ini disebabkan oleh pengumuman status tersangka calon gubernur rohidin mersyah di tempat pemungutan suara (tps) pada 27 november lalu, yang dinilai mencederai prinsip keadilan dalam pemilu.
meskipun demikian, komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu memastikan bahwa penolakan berita acara oleh salah seorang saksi tidak akan mempengaruhi hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pilgub bengkulu tahun 2024, yang digelar pada sabtu, 7 desember 2024.
ketua kelompok kerja (pokja) saksi paslon nomor urut 2, sukirli, menyampaikan keberatannya atas tindakan kpu yang mengumumkan status tersangka rohidin di tps. 
 
menurutnya, tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. 
"kami menilai ini sebagai pelanggaran serius. tidak ada aturan yang mengharuskan pengumuman status hukum calon di tps. apalagi dilakukan hanya satu hari sebelum pemungutan suara," tegas sukirli.
ia juga menambahkan bahwa pengumuman tersebut memiliki dampak besar terhadap persepsi publik.
 "tindakan ini sangat mempengaruhi pemilih yang hendak memberikan suara kepada paslon kami. pengumuman tersebut seolah-olah menggiring opini publik bahwa calon kami sudah pasti bersalah. padahal proses hukum masih berjalan," ujarnya.
tim rohidin-meriani mengaku telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini ke badan pengawas pemilu (bawaslu) dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
 "kami telah menyerahkan laporan resmi. kami berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini sesuai prosedur," ungkap sukirli.
 
selain itu, mereka menegaskan bahwa meski menolak berita acara pleno, mereka tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. 
"kami tidak ada masalah dengan hasil suara. tetapi kami keberatan dengan pengumuman status tersangka yang dilakukan secara massif," jelasnya.
ditambahkan sukirli, bahwa pengumuman tersebut dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan mereka kepada paslon romer.
"tentu sangat berpengaruh terhadap pemilih yang akan memberikan hak suara kepada paslon romer," ujarnya.
sementara itu ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono menyatakan, ia menghormati apa yang menjadi keputusan dari saksi paslon terkait penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi.
"apapun sikap saksi paslon terkait penetapan hasil perhitungan suara yang kita lakukan, kita hormati. karena, mereka memiliki hak untuk menerima ataupun menolak," ujar rusman.
 
ditambahkan rusman, meskipun dari salah seorang saksi calon menolak hasil penetapan hasil penghitungan suara, itu tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi yang ditetapkan. karena yang dipermasalahkan oleh salah seorang saksi paslon bukan selisih suara.
"meskipun ada saksi paslon menolak, itu tidak akan mempengaruhi hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi," kata rusman.
selanjutnya rumusan menyampaikan, bahwa apa yang g dipersoalkan oleh salah seorang  paslon tersebut, sudah dijelaskan dasar hukum  kpu mengumumkan status tersangka paslon nomor urut 2 di setiap tps tersebut.
"kami sudah sampai dasar pengumuman itu," sampai rusman.
lebih lanjut rusman mengungkapkan bahwa pengumuman status tersangka rohidin dilakukan berdasarkan instruksi dari kpu ri melalui surat nomor 2735 yang diterima pada 26 november 2024.
“kami hanya menjalankan perintah hierarkis sesuai surat kpu ri. surat tersebut secara tegas meminta kami menyampaikan pengumuman itu,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 8 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan