Masyarakat Bengkulu Geruduk Polresta, Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 25 Nov 2024 - 23:15

Masyarakat Bengkulu Geruduk Polresta, Tuntut Pembebasan Gubernur Rohidin dari KPK-Windi-RADAR BENGKULU

“Saya dulu ikut membela KPK saat mereka berhadapan dengan isu-isu besar, tetapi sekarang, setelah melihat tindakan mereka terhadap Pak Rohidin, kami mulai meragukan KPK. Jangan sampai KPK dianggap sebagai alat politik yang bisa menerima ‘orderan’ dalam menangani kasus,” ujarnya.

Dalam aksi ini, AMPB juga mengeluarkan sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan dalam bentuk sikap resmi. Mereka mendesak KPK untuk mencabut status tersangka dan membebaskan Gubernur Rohidin, serta menyerahkan masalah ini kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk ditangani sesuai aturan pemilu.

Selain itu, AMPB juga meminta DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengambil sikap tegas terhadap KPK, karena dinilai sudah terlalu jauh mencampuri urusan daerah.

AMPB juga mengancam akan melayangkan surat kepada sejumlah lembaga negara, seperti Presiden RI, Ketua MPR, Ketua DPR RI, hingga Ketua KPK, agar menyikapi kejadian ini. Mereka menilai bahwa tindakan KPK ini telah menciptakan kegaduhan di masa tenang kampanye Pilkada 2024, yang bisa mempengaruhi jalannya demokrasi di Bengkulu.

"Aliansi Masyarakat Bengkulu akan melakukan aksi besar-besaran pada 27 November 2024, sebagai bentuk protes terhadap penangkapan Gubernur Rohidin. Kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke Polresta Bengkulu hari ini," kata Feri.

Sebagai langkah lanjut, AMPB menyatakan akan terus memperjuangkan kebebasan Gubernur Rohidin, dan berharap agar proses hukum yang dijalani tetap memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas dalam Pilkada. Dengan kekuatan massa yang terus berkembang, AMPB bertekad untuk menunjukkan bahwa suara rakyat Bengkulu tidak bisa diabaikan begitu saja. Terutama dalam hal-hal yang menyangkut hak pilih dan demokrasi.

Peristiwa ini menambah ketegangan politik di Bengkulu, di tengah dinamika Pilkada yang semakin memanas.

Sebagai langkah selanjutnya, masyarakat Bengkulu tampaknya siap untuk terus menyuarakan pendapat mereka, memastikan bahwa proses Pilkada 2024 tetap berjalan dengan adil dan bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya.

masyarakat bengkulu geruduk polresta, tuntut pembebasan gubernur rohidin dari kpk                            radar bengkulu — pasca penangkapan gubernur bengkulu, rohidin mersyah oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk), aliansi masyarakat peduli bengkulu (ampb) menggelar aksi orasi di depan mapolresta bengkulu pada senin, 25 november 2024. 
aksi tersebut merupakan bentuk protes atas tindakan kpk yang dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, khususnya menjelang pilkada 2024.
puluhan peserta yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), pemuda, dan simpatisan, secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap proses hukum yang tengah menimpa gubernur yang juga calon gubernur (cagub) nomor urut 2 dalam pilgub bengkulu ini. 
dalam orasi yang penuh semangat, salah satu orator, feri van dalis, menilai bahwa penangkapan rohidin oleh kpk sangat mencederai proses demokrasi di bengkulu. terutama di tengah kontestasi pilkada yang sedang berlangsung.
“kpk telah bertindak sewenang-wenang terhadap gubernur bengkulu. menangkapnya layaknya seorang gembong narkoba. kami disini mengingatkan bahwa pilkada masih berlangsung, dan seharusnya tindakan hukum seperti ini tidak dilakukan di masa tenang pilkada,” tegas feri, yang memimpin orasi tersebut.
baca juga:mengedukasi generasi muda dalam pengendalian inflasi
baca juga:kesejahteraan guru di bengkulu terus mendapat perhatian serius pemerintah
feri juga menyoroti kesepakatan yang telah dibuat antara kpk, polri, dan kejaksaan agung (kejagung), yang menyatakan bahwa tidak ada pengusutan perkara hukum terhadap pasangan calon selama masa pilkada. 
menurutnya, penangkapan terhadap rohidin mengancam integritas demokrasi di bengkulu, dan bisa menimbulkan kerusakan pada proses pemilihan umum yang tengah berlangsung.
“jika memang ada masalah hukum dengan pak rohidin, urus saja setelah pilkada. sekarang, kontestasi politik ini sedang berlangsung, dan penangkapan ini justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang fair dan bebas,” lanjut feri.
bahkan, ampb menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya menjadi wewenang badan pengawas pemilu (bawaslu) dan gakumdu, bukan kpk. mereka menilai bahwa kpk terlalu jauh mencampuri urusan yang mestinya bisa diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal pemilu.
selain itu, feri juga menyatakan kekhawatirannya atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kpk. 
menurutnya, tindakan kpk yang terkesan politis ini bisa merusak citra lembaga tersebut, yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
baca juga:10 tips menghemat bahan bakar dalam berkendara: cara efektif agar mobil tidak boros bbm saat berkendara jarak 
baca juga:diduga bagian dari upaya jegal rohidin, rohidin-meriani dipastikan tetap menang
“saya dulu ikut membela kpk saat mereka berhadapan dengan isu-isu besar, tetapi sekarang, setelah melihat tindakan mereka terhadap pak rohidin, kami mulai meragukan kpk. jangan sampai kpk dianggap sebagai alat politik yang bisa menerima ‘orderan’ dalam menangani kasus,” ujarnya.
dalam aksi ini, ampb juga mengeluarkan sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan dalam bentuk sikap resmi. mereka mendesak kpk untuk mencabut status tersangka dan membebaskan gubernur rohidin, serta menyerahkan masalah ini kepada bawaslu provinsi bengkulu untuk ditangani sesuai aturan pemilu. 
selain itu, ampb juga meminta dprd provinsi bengkulu untuk mengambil sikap tegas terhadap kpk, karena dinilai sudah terlalu jauh mencampuri urusan daerah.
ampb juga mengancam akan melayangkan surat kepada sejumlah lembaga negara, seperti presiden ri, ketua mpr, ketua dpr ri, hingga ketua kpk, agar menyikapi kejadian ini. mereka menilai bahwa tindakan kpk ini telah menciptakan kegaduhan di masa tenang kampanye pilkada 2024, yang bisa mempengaruhi jalannya demokrasi di bengkulu.
"aliansi masyarakat bengkulu akan melakukan aksi besar-besaran pada 27 november 2024, sebagai bentuk protes terhadap penangkapan gubernur rohidin. kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke polresta bengkulu hari ini," kata feri.
baca juga:piala gubernur bengkulu 2024: mz arena cemerlang di final liga bola basket
baca juga:minat naik haji tinggi, pendaftar mencapai ribuan di benteng
sebagai langkah lanjut, ampb menyatakan akan terus memperjuangkan kebebasan gubernur rohidin, dan berharap agar proses hukum yang dijalani tetap memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas dalam pilkada. dengan kekuatan massa yang terus berkembang, ampb bertekad untuk menunjukkan bahwa suara rakyat bengkulu tidak bisa diabaikan begitu saja. terutama dalam hal-hal yang menyangkut hak pilih dan demokrasi.
peristiwa ini menambah ketegangan politik di bengkulu, di tengah dinamika pilkada yang semakin memanas. 
sebagai langkah selanjutnya, masyarakat bengkulu tampaknya siap untuk terus menyuarakan pendapat mereka, memastikan bahwa proses pilkada 2024 tetap berjalan dengan adil dan bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan