Enggan Tanggapi, Dugaan Mobilisasi Kepsek dan Guru di Kota Bengkulu untuk Dukung Paslon Wali Kota

enggan tanggapi, dugaan mobilisasi kepsek dan guru di kota bengkulu untuk dukung paslon wali kota radar bengkulu – dugaan praktik mobilisasi kepala sekolah (kepsek) dan guru di lingkungan pemerintah kota (pemkot) bengkulu untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota semakin mencuat. informasi ini mengemuka setelah seorang kepsek sd negeri berinisial mk mengungkapkan adanya perintah dari kepala dinas di kota bengkulu untuk mengumpulkan data pendukung bagi paslon tertentu. menurut mk, instruksi tersebut mencakup pengumpulan data pribadi guru dan keluarganya untuk memastikan suara bagi paslon tertentu dalam pilkada mendatang. “para kepsek dipanggil satu per satu oleh kadis untuk menyerahkan minimal 50 nama pendukung, termasuk dari keluarga dan guru,” ujar mk saat ditemui pada sabtu, 16 november 2024. mk menambahkan, perintah ini juga berlaku bagi guru sd dan smp, yang diminta untuk mengumpulkan 10 nama pendukung dari lingkungan mereka. baca juga:menkes cek kesiapan fasilitas kesehatan bengkulu untuk dukung program presiden prabowo baca juga:bengkulu dorong digitalisasi pelayanan publik, infrastruktur it jadi prioritas "kami disuruh mencari masing-masing 10 nama suara untuk mendukung paslon tersebut. data ini nantinya diserahkan langsung ke kadis,” jelasnya. tekanan terhadap asn dan implikasinya praktik mobilisasi asn untuk mendukung paslon tertentu tidak hanya merusak netralitas birokrasi, tetapi juga menciptakan tekanan bagi para asn yang dipaksa terlibat. para kepsek dan guru yang diminta mengumpulkan data pendukung mengaku khawatir akan dampak buruk jika mereka menolak perintah tersebut. “sebenarnya kami tidak ingin terlibat. tapi posisi kami sulit. apalagi kalau perintah datang dari pimpinan langsung,” kata mk. kepsek dan guru pasrah ikuti perintah meski keberatan, para kepsek dan guru merasa tak punya pilihan selain mengikuti instruksi tersebut. mk mengungkapkan bahwa mereka hanya bisa pasrah menghadapi tekanan dari atasan. “kami ini asn. kalau atasan sudah memerintahkan, ya harus patuh,” ujarnya. baca juga:camat ratu agung dukung pendampingan btpn syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat inklusi baca juga:dani hamdani-sukatno janjikan insentif untuk pembimbing agama di kota bengkulu sementara itu, kepala disdikbud kota bengkulu, a. gunawan, ketika dimintai klarifikasi oleh sejumlah awak media, enggan memberikan tanggapan melalui sambungan telepon. gunawan meminta media untuk menemuinya langsung pada senin, 18 november 2024.  “silakan ke kantor saja, senin kita bicara. jangan mendesak lewat whatsapp,” katanya singkat. dugaan ini mendapat perhatian serius dari dprd kota bengkulu. anggota dprd, andi saputra menegaskan, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut kasus ini. “kami akan memanggil kepala dinas yang bersangkutan dan meminta keterangan dari para kepsek yang diduga menjadi korban mobilisasi,” tegas andi. ia menambahkan bahwa apabila dugaan ini terbukti, kepala disdikbud bisa dikenai sanksi berat, termasuk pemecatan. “jika benar, ini melanggar undang-undang asn nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas asn. pns dilarang terlibat dalam politik praktis. dan pelanggaran ini bisa berujung pada sanksi disiplin, sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021,” jelasnya. baca juga:sidang kasus dugaan korupsi tukar guling lahan di seluma dibacakan, kerugian negara rp 19,5 m baca juga:pemprov bengkulu siapkan anggaran pendamping dana hibah rp 34,9 miliar andi juga menyatakan pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bengkulu. “kami berkomitmen untuk menjaga netralitas asn. jika pelanggaran ini terbukti, kami akan memastikan kasus ini ditangani sesuai aturan,” ujarnya. netralitas asn dalam pemilu menjadi isu krusial yang diatur dalam berbagai regulasi. pasal 9 undang-undang asn nomor 5 tahun 2014 menyebutkan bahwa asn harus bebas dari pengaruh politik. pelanggaran atas aturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pemecatan. peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 juga mengatur bahwa keterlibatan pns dalam politik praktis, termasuk memobilisasi dukungan untuk kandidat tertentu, adalah pelanggaran serius.  “ini tidak hanya soal disiplin asn, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tambah andi. kasus ini mencerminkan tantangan dalam menjaga netralitas asn, terutama dalam kontestasi politik lokal. jika terbukti, ini bisa menjadi preseden buruk yang mencederai integritas demokrasi di bengkulu. menunggu klarifikasi dan langkah lanjut publik kini menanti langkah tegas dari pihak terkait, termasuk klarifikasi dari kepala disdikbud kota bengkulu. apakah dugaan ini akan berlanjut ke ranah hukum atau diselesaikan secara internal? semua bergantung pada hasil penyelidikan dan keberanian bawaslu serta dprd dalam menindaklanjuti kasus ini. dugaan mobilisasi asn ini menjadi pengingat bahwa netralitas birokrasi harus dijaga untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik. semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip ini demi keberlangsungan demokrasi yang sehat di kota bengkulu.

Tag

• # dugaan mobilisasi
• # kepala sekolah
• # pilkada 2024
• # kota bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•