Kasus Dugaan Penyalahgunaan Migor dan Fasilitas Negara
RADAR BENGKULU - Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1, Helmi Hasan hingga kini belum memenuhi panggilan Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait dugaan penyalahgunaan minyak goreng (migor) bersubsidi dan penggunaan fasilitas negara di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes, Kabupaten Lebong.
Helmi dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Sabtu, 2 November 2024 pukul 13.00 WIB, namun dirinya absen tanpa alasan pasti.
Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto menyampaikan, pemanggilan terhadap Helmi merupakan bagian dari proses klarifikasi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu.
“Kewajiban kami adalah memanggil untuk diklarifikasi. Namun, karena yang bersangkutan tidak hadir, akan ada pemanggilan kedua besok,” ungkap Eko pada Sabtu, 2 November 2024.
BACA JUGA:Kericuhan Warnai Debat Perdana Pilgub Bengkulu, Bawaslu Beri Tanggapan Tegas
BACA JUGA:Bawaslu Gugurkan Laporan Dugaan Money Politics Calon Gubernur Bengkulu
Eko menegaskan, pemanggilan ini merupakan tahapan penting dalam penanganan kasus pemilu yang melibatkan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tim ini terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
Menurut Eko, siapa saja yang perlu dimintai keterangan ditentukan melalui rapat bersama tim Gakkumdu, yang memiliki peran dalam menjaga integritas proses hukum.
“Siapa yang kami panggil ditentukan berdasarkan hasil rapat bersama Gakkumdu, yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.
Meski Helmi Hasan tidak hadir dalam panggilan pertama ini, Bawaslu berkomitmen untuk melanjutkan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. "Tidak apa-apa jika tidak hadir, laporan tetap dilanjutkan. Namun, sebaiknya terlapor hadir untuk memberikan penjelasan,” tambah Eko.
BACA JUGA:Debat Kandidat Calon Gubernur dan Wagub Bengkulu, Bawaslu Larang Serang Pribadi, Fokus pada Gagasan
BACA JUGA:Helmi Hasan Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Kampanye di Objek Vital Nasional PLTA Tes di Lebong
Eko Sugianto menekankan, Bawaslu tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam menangani kasus ini, dengan mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mengatur seluruh tata cara pemanggilan dan pemeriksaan dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu.
Segala tindakan dan surat administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu juga mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh Perbawaslu, meskipun di lapangan terdapat berbagai kendala teknis.
“Format surat dan mekanisme penanganan sudah diatur dalam Perbawaslu. Jika ada yang mempersoalkan surat dan waktu yang mepet, memang aturannya demikian,” jelas Eko.