RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam aksi Hari Tani yang digelar pada 24 September 2024. Massa aksi, yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan, menyuarakan sejumlah persoalan penting terkait agraria dan ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari kelompok massa tersebut. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya, dengan tujuan membahas lebih mendalam tuntutan yang diajukan.
"Pada 3 Oktober 2024, kami kembali menerima audiensi dari Aliansi Bengkulu Melawan. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang juga telah disuarakan saat aksi peringatan Hari Tani," ujar Isnan.
Isnan menambahkan, Pemprov Bengkulu berjanji untuk merespon setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. "Sebagai pemerintah daerah, kami akan selalu mendengarkan dan menampung seluruh aspirasi yang muncul. Kami pun telah menjadwalkan pertemuan lanjutan pada pekan depan untuk membahas tuntutan mereka secara lebih terperinci," lanjutnya.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Imbau Warga Waspada terhadap Cacar Monyet
BACA JUGA:Bahas Tatib, DPRD Provinsi Bengkulu Wacanakan Peran Komisi dalam Pembahasan Anggaran
Rapat lanjutan yang dimaksud akan digelar pada 8 Oktober 2024 dan diharapkan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Isnan menegaskan bahwa Pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama yang menyangkut agraria.
"Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengundang beberapa instansi dan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah ini. Fokus kita adalah menyelesaikan masalah agraria yang menjadi perhatian utama massa aksi," tegas Isnan.
Tuntutan dari aksi Hari Tani ini sendiri cukup beragam, namun intinya menyoroti perlunya reformasi agraria yang lebih nyata dan adil. Salah satu tuntutan utama adalah agar Pemprov Bengkulu mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah tersebut. Massa aksi mendesak agar Pemprov mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses reforma agraria sejati, yang dianggap masih jauh dari harapan.
Selain itu, para demonstran juga meminta agar pemerintah daerah menjamin pemerataan alat bantu produksi pertanian. Hal ini dinilai penting untuk mendukung para petani di Bengkulu agar dapat meningkatkan hasil pertanian mereka secara lebih optimal.
Massa aksi juga menuntut realisasi kestabilan harga pangan di tengah tantangan ekonomi yang semakin sulit. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang banyak bergantung pada sektor pertanian.
Salah satu tuntutan yang tidak kalah penting adalah permintaan keterbukaan informasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate. Massa aksi menilai bahwa transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan petani kecil, bukan hanya korporasi besar.
Dalam kesempatan yang sama, Isnan menyatakan bahwa Pemprov Bengkulu siap berdialog secara terbuka dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait isu-isu krusial seperti agraria dan ketahanan pangan.