RADAR BENGKULU - Pembahasan Tata Tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Bengkulu diprediksi akan berlangsung sengit. Setiap fraksi dalam DPRD Provinsi Bengkulu dipastikan memiliki kepentingan masing-masing. Terutama dalam mengamankan posisi untuk mewujudkan visi dan misi pasca Pilkada serentak 2024.
Perebutan posisi strategis dalam AKD tentu tidak hanya menjadi kepentingan Fraksi PAN, tetapi juga fraksi-fraksi lain yang memiliki agenda politik masing-masing. Dalam beberapa hari ke depan, pembentukan Panja dan AKD diperkirakan akan diwarnai lobi-lobi politik yang intens.
Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu akan berusaha memastikan posisi strategis dalam AKD, mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh komisi-komisi dalam menentukan kebijakan daerah. Dengan adanya kepentingan politik pasca Pilkada serentak 2024, tarik-menarik kepentingan ini menjadi semakin jelas.
Pembahasan Tatib dan AKD di DPRD Provinsi Bengkulu membuka babak baru dalam dinamika politik daerah. Setiap fraksi, termasuk PAN, akan berusaha memastikan bahwa kepentingan politik dan program unggulan yang diusung calon gubernur yang didukungnya bisa terealisasi. Dengan demikian, pembahasan tatib dan AKD menjadi arena penting bagi fraksi-fraksi untuk mengamankan posisi strategis di pemerintahan daerah.
BACA JUGA:Ini Syaratnya, Pendaftaran Beasiswa GKS 2025 ke Korea Selatan Dibuka
BACA JUGA:4 Tempat Wisata Menarik di Bantargadung Sukabumi
Dalam beberapa minggu ke depan, hasil dari pembahasan ini akan menjadi indikator arah politik dan pembangunan di Provinsi Bengkulu, khususnya menjelang Pilkada 2024.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PAN, Tengku Zulkarnain, menegaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan orientasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. "Setelah mengikuti orientasi, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah membahas kode etik dan tatib DPRD Provinsi Bengkulu," ujar Tengku, Minggu, 15 September 2024.
Namun, sebelum pembahasan kode etik dan tatib dimulai, pembentukan Panitia Kerja (Panja) atau semacamnya harus didahulukan. "Rencananya, pada Selasa, 17 September 2024, Panja kemungkinan besar sudah terbentuk. Setelah itu, kami langsung membahas kode etik dan tatib," tambahnya.
Menurut Tengku, terdapat beberapa poin penting dalam tatib yang perlu menjadi perhatian. Salah satu poin utama adalah terkait pembahasan anggaran. "Informasi yang kami terima, selama ini pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar). Namun, ke depan kami menginginkan pembahasan dimulai dari komisi-komisi," tegasnya.
Selain itu, pembahasan mengenai AKD juga menjadi sorotan. Fraksi PAN, menurut Tengku, memiliki target untuk mengincar dua komisi penting di DPRD. "Kami menargetkan Komisi II yang berkaitan dengan pendapatan daerah, serta Komisi III yang berhubungan dengan infrastruktur," kata Tengku.
BACA JUGA:Pelaku UMKM Gembira, Kemenkeu Satu Bengkulu Sosialisasikan Teknik Berdagang
BACA JUGA:Laksanakan Program Gugus, TK Sint Carolus Gelar Lomba Mendongeng
Ia menjelaskan bahwa kedua komisi tersebut sangat penting bagi Fraksi PAN, terutama untuk mendukung program unggulan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Helmi Hasan dan Mi'an. "Pak Helmi dan Mi'an memiliki program yang fokus pada peningkatan pendapatan daerah serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Provinsi Bengkulu," ujarnya.