"Ukuran dampak ini harus menjadi perhatian serius dari para pimpinan OPD saat melakukan evaluasi SAKIP secara komprehensif," tambahnya.
Gubernur juga menekankan perlunya kesatuan lintas OPD agar tidak terjadi ego sektoral yang bisa menghambat pencapaian target program pemerintah.
"Jika hal itu sudah berhasil, itulah yang dikatakan budaya kerja yang produktif untuk menjamin pencapaian target dari kinerja birokrasi pemerintah."
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy, menyampaikan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
"Jika SAKIP sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam APBD, yang dipastikan berdampak pada kinerja," sebut Hasmy dalam video conference.
Pada tahun 2023, nilai AKIP Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 69,31 persen dengan predikat B. Untuk mencapai nilai BB (sangat bagus), Hasmy menegaskan perlunya langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan kerangka logis yang benar, pencapaian kinerja yang lebih baik, dan perubahan pola pikir budaya kinerja.