RADAR BENGKULU, ARGA MAKMUR – Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara H. Fitriyansyah, S. STP, MM, memimpin rapat terkait permasalahan keterlambatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, di Ruang Kerja Bupati Senin (12/2/2024).
“Terlambatnya APBD ini tentunya berdampak pada proses pembangunan daerah atas sejumlah kegiatan yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara, maupun pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, honor Tenaga Harian Lepas, Guru Bantu Daerah dan TKBD Lainnya,” terang Sekda.
Lanjut Sekda Fitriyansyah menerangkan bahwa Pemkab Bengkulu Utara sudah melaksanakan penyusunan Ranperda APBD TA 2024 sesuai dengan Regulasi yang ada, dan APBD kita sudah ketok palu bulan November 2023 yang lalu, kemudian Ranperda APBD kita sampaikan ke Pemprov Bengkulu, hasil evaluasi Pemprov atas Ranperda APBD sudah kita tindaklanjuti dengan penyempurnaan Ranperda APBD tersebut.
“Kita telah 2 kali menyampaikan ke pada pihak Provinsi dengan materi yang sama seperti sebelumnya yaitu agar pihak Pemprov segera memberi nomor register agar kita dapat segera memproses penyusunan DPA,” ucapnya.
BACA JUGA:Penanganan Dugaan TPP Dilimpahkan Bawaslu ke Bengkulu Tengah dan Seluma
BACA JUGA:Ketua KPU Bengkulu Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Riang Gembira
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara menambahkan pihak Pemkab Bengkulu Utara juga telah melakukan konsultasi masalah tersebut ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
"Tanggal 5 Februari kemarin kita juga sudah konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan disampaikan oleh DR. Hendriawan. M.Si selaku Plh Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah bahwa Pemkab Bengkulu Utara telah melaksanakan tahapan penyusunan APBD TA 2024 sesuai prosedur dan regulasi, saat ini kita masih menunggu tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ke pihak pemprov, dan kita berharap ke pemprov agar nomor register tersebut segera keluar," terang Sekda.