Menurutnya, keputusan kepala daerah lebih fleksibel karena bisa dikaji ulang sewaktu-waktu. Artinya, jika kondisi ekonomi sudah membaik, kebijakan tersebut dapat dicabut tanpa proses panjang.
“Yang penting sekarang itu memberikan ruang bernapas dulu bagi rakyat. Jangan sampai rakyat merasa diperas di tengah kesulitan.”
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pajak tidak diberlakukan secara seragam kepada semua kalangan. Pasalnya, ada masyarakat yang memang menggunakan kendaraan untuk keperluan bisnis kecil-kecilan.
“Kita harus lihat dari kacamata sosial juga. Jangan samakan antara orang yang pakai mobil mewah untuk hobi dengan pedagang kecil yang butuh motor buat keliling jualan.”
Anzori menyimpulkan, jika pemerintah tetap bersikukuh memberlakukan kebijakan opsen pajak tanpa memperhatikan situasi masyarakat, bukan tidak mungkin terjadi penurunan kepatuhan pajak yang pada akhirnya justru merugikan daerah sendiri.
“Jangan sampai karena mengejar pendapatan, kita malah kehilangan kepercayaan publik,” tuturnya.