RADAR BENGKULU, MANNA - Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Selatan.
Untuk terkait formasi jabatan apa saja yang nantinya akan diusulkan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN RB) baru nantinya berapa berapa kuota untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum tahun 2024 diusulkan.
Kepala BKPSDM BS H. Abdul Karim, S.Sos melalui Kabid Pengadaan Informasi Mutasi dan Promosi (PIMP) Daniel Rudyanto, S.IP.M.AP mengatakan kalau untuk CPNS berapa yang nantinya akan diusulkan belum akan diakomodir semuanya.
Berbeda dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) bisa langsung disetujui sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
BACA JUGA:Proyek Jalan Inpres 2024 Masih Menunggu Persetujuan Verifikasi Kementerian PUPR
"Yang masih menjadi persoalan, belum diusulakannya formasi ke KemenPAN RB untuk jumlah formasi itu sifatnya angka. Sehingga angka itulah yang akan kita usulkan berdasarkan kebutuhan setelah dibukanya formasi jabatan oleh KemenPAN RB jabatan apa saja nantinya yang dibuka, satu persoalan terkait anggran," papar Daniel Minggu (28/01).
Persoalan anggaran tersebut masih menjadi persoalan, bagaimana tidak untuk CPNS yang nantinya dinyatakan lulus maka harus melakukan Diklat,yang mana untuk biasa satu orang Diklat mencapai Rp.9 juta perorang, kalau di Bengkulu Selatan ada 100 orang yang dinyatakan lulus maka Pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp.900 juta.
Selain anggaran Diklat sebesar Rp.900 juta yang harganya disiapkan,Pemerintah Daerah juga harus mempersiapkan gaji bagi CPNS yang lulus dalam satu tahun kedepannya. Untuk itu Senin (29/01) akan dilakukan rapat bersama untuk membahas hal tersebut mulai dari BKPSDM,BKD, Bappeda, Ortala, Sesda, Asisten,untuk melakukan finalisasi jumlah yang diusulkan.
"Kalau kita mengacu kepada hasil Analisis Beban Kerja(ABK) kebutuhan pegawai di Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan berjumlah 900 orang. Tetapi hal itu tidak mungkin terpenuhi semuanya.Tetapi untuk menstabilkan kebutuhan anggrannyang ada di Pemerintah Daerah maka kita akan melihat kepada berapa jumlah ASN yang pensiun ditahun 2023 dan yang akan pensiun di tahun 2024," paparnya.
BACA JUGA:Kekurangan Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Dibayarkan Pekan Depan
BACA JUGA:Waw, Ada 2 Desa Menunggak Pajak 2023
Kalau dilihat dari dua tahun ini sekitar 305 orang,yang nantinya untuk penganggarannya akan dilakukan pada tahun 2025. Berdasarkan jumlah pensiun inilah rencananya yang akan diusulkan ke KemenPAN RB untuk tahun 2024.Yang nantinya jumlahnya akan dibagi - bagi jumlahnya.
"Mulai dari formasi untuk CPNS kita misalkan untuk 50 orang, PPPK teknis 50, PPPK kesehatan 100 dan PPPK guru 100 , karena untuk Bebena anggran CPNS kita tidak bisa banyak,sehingga untuk kuota CPNS tidak akan bisa terpenuhi semuanya dari hasil ABK, tetapi bukan kita saja di tempat lain juga seperti itu," pungkas Daniel.