RADAR BENGKULU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat penurunan angka inflasi pada Februari 2025. Bengkulu mengalami deflasi sebesar 1,26 persen (year-on-year/y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,73.
Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Januari 2025, yang mencatat deflasi sebesar 0,09 persen (y-on-y).
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal, ME, menjelaskan, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) Februari 2025 sebesar minus 0,57 persen. Secara kumulatif, deflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) hingga Februari 2025 mencapai minus 1,16 persen.
“Inflasi kita pada Februari 2025 sebesar minus 0,57 persen (m-to-m). Secara tahunan (y-on-y), deflasi mencapai minus 1,26 persen,” ujar Win Rizal usai rilis berita statistik di Kantor BPS Provinsi Bengkulu.
Deflasi di Bengkulu disebabkan oleh penurunan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan indeks sebesar 0,26 persen. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun signifikan sebesar 13,58 persen. Penurunan juga terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga (0,80 persen) serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,41 persen).
BACA JUGA:Pimpin Apel Perdana, Gubernur Helmi Minta OPD Maksimal Bantu Rakyat
BACA JUGA:Bupati dan Wabup Bengkulu Utara Safari Ramadhan Perdana di Kampung Halaman
Win Rizal menyebut, penurunan tarif listrik yang diberikan pemerintah turut berkontribusi terhadap deflasi. Pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.
“Dampak penurunan tarif listrik tercatat pada Februari 2025, terutama untuk pelanggan pascabayar. Diskon tarif listrik masih memberikan pengaruh signifikan terhadap deflasi,” jelasnya.
Meski terjadi deflasi, beberapa kelompok pengeluaran justru mencatat kenaikan indeks harga. Kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,13 persen, diikuti kelompok kesehatan (2,88 persen), transportasi (1,27 persen), serta rekreasi, olahraga, dan budaya (1,38 persen). Kenaikan juga terjadi pada kelompok pendidikan (1,91 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,09 persen), serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,12 persen).
Win Rizal mengingatkan pentingnya antisipasi kenaikan harga komoditas pangan menjelang Ramadhan.
“Saat ini kita memasuki bulan Ramadhan, yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga. Jangan sampai kenaikannya tidak terkendali,” ujarnya.
Ia menekankan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau harga dan pasokan komoditas pangan di pasaran.
BACA JUGA:Lindungi Masyarakat, Dinkes BS Gandeng BPOM Untuk Pastikan Keamanan Takjil
BACA JUGA:KPU Provinsi Gelar Evaluasi Pilkada 2024, Fokus Perbaiki Sosialisasi dan Logistik