RADAR BENGKULU, MANNA - Dinas Kelautan Perikanan(DKP) Bengkulu Selatan melakukan rapat tentang regulasi pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi seluruh nelayan di Bengkulu Selatan. Yang mana terhitung mulai 1 Januari 2024 untuk jatah BBM Nelayan hanya 70 liter. Karena, saat ini ada regulasi baru yang harus dipatuhi para nelayan dalam memenuhi kebutuhan BBM untuk perahu yang dimiliki.
Kepala DKP Bengkulu Selatan, Santono,M.Pd mengatakan, adapun regulasi tersebut yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khsusus penugasan.
"Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu yang saat ini sudah kita lakukan sosialisasi kepada para nelayan yang ada di Bengkulu Selatan. Untuk itu diharapkan para nelayan mengacu pada peraturan yang ada. Yaitu dibatasi 70 liter per hari pembelian BBMnya untuk perahu yang berjenis mesin di bawah 5 GT," papar Santono Sabtu, 13 Januari 2024.
BACA JUGA:Tambah Personil, Danramil 408-05/MANNA Selesaikan Pembangunan RLH
BACA JUGA:Dipasang Karung Pasir, Jalan Lintas Nasional Nyaris Putus di Liku Sembilan
Selain dibatasi untuk pembelian BBM,dalam pembeliannya nelayan tidak bisa diwakilkan kecuali adanya surat kuasa. Tidak hanya itu, para nelayan yang dapat membeli BBM hanya yang memiliki perahu dan bukan anak buah kapal (ABK) dan jerigen harus diisi oli campur terlebih dahulu sebelum mengisi BBM agar tidak terjadi kecurangan.
Pembelian BBM memang banyak di SPBU Pasar Bawah meskipun di SPBU lainnya juga dapat dilakukan sesuai dengan rekomendasi atas pertimbangan dekatnya wilayah tempat tinggal nelayan. Dalam pembelian, setiap nelayan yang membeli BBM subsidi harus dapat menunjukan surat rekomendasi dari DKP.
Bahkan untuk surat rekomendasi tersebut juga setiap tiga bulannya harus diperpanjang. Selain rekomendasi dari DKP, nelayan juga harus membuat barcode di SPBU untuk mendapatkan BBM. Hal tersebut dilakukan untuk pemerataan BBM yang ada, khususnya bagi para nelayan.
BACA JUGA:Pemda Bengkulu Selatan Laksanakan Konsultasi Publik RKPD 2025
BACA JUGA:Bawa Parang Ditangkap Polisi, Ada Apa Ya?
“Untuk menghindari kecurangan yang nantinya pura - pura m ngaku sebagai nelayan. Dari data yang kita miliki sebanyak 112 perahu nelayan yang nantinya setiap harinya bisa mengantre BBM.Apabila nanti terjadi kecurangan, maka akan kita tindak tegas. Hal ini kita lakukan untuk pemerataan bagi nelayan mendapatkan BBM bersubsidi,"pungkas Santono.(afa)