Menteri Agraria Pastikan Layanan Pertanahan Tanpa Diskriminasi

Dengan meminimalisir hal tersebut, Kementerian ATR/BPN membuka kerja sama terhadap pihak-pihak agama lain untuk membuat kepastian hukum atas aset lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

"Supaya mempunyai keberlanjutan sehingga nanti kalau ada apa-apa, bersifat clean and clear, jangan sampai terjadi masalah," tutur Nusron.(*)