RADAR BENGKULU – Antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bengkulu dalam beberapa waktu terakhir menambah keresahan masyarakat. Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering kosong memicu spekulasi dan pertanyaan: apa penyebab sebenarnya? Situasi ini tak pelak mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). Bahkan, jika masalah ini berlarut-larut dan tidak ada kejelasan, DPRD akan bersurat langsung ke Presiden RI. Sebagai kader Partai Gerindra, Suharto menegaskan dirinya tak segan menggunakan jalur politik untuk menyuarakan keresahan rakyat.
"Kami melihat antrean yang semakin panjang di SPBU ini mengganggu aktivitas masyarakat. Kami akan sidak ke lapangan dan meminta penjelasan dari Pertamina. Apakah masalahnya ada pada pendangkalan jalur distribusi, keterbatasan stok, atau ada faktor lain? Kami ingin informasi yang jelas, bukan sekadar spekulasi," ujar Suharto, Selasa (17/12).
Langkah cepat ini, lanjut Suharto, dilakukan untuk memastikan kebenaran di lapangan. DPRD tak ingin hanya mendengar rumor tanpa kepastian. Menurutnya, sidak ke Pertamina dan pihak terkait, seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), akan menjadi prioritas.
BACA JUGA:Peringatan HUT ke-79 PGRI, Plt. Gubernur Bengkulu Soroti Peran Guru dan Kualitas Pendidikan
BACA JUGA:Pertamina Pastikan Stok LPG 3 Kg dan BBM di Bengkulu Aman
"Kalau memang penyebabnya karena stok terbatas, harus ada solusinya. Jika karena pendangkalan distribusi, apa langkah yang sudah diambil? Kami akan cari jawaban langsung agar publik mendapatkan informasi yang akurat," tegas Suharto.
Suharto juga meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia memastikan hasil pengecekan ke lapangan akan segera disampaikan ke publik. Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan ketua-ketua komisi lainnya untuk menyikapi permasalahan ini secara serius.
"Kita semua tahu, BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya, kami akan segera turun ke lapangan dan memastikan kondisi ini tertangani. Masyarakat tak perlu khawatir, hasil sidak akan kami buka seterang-terangnya," lanjut Suharto.
Namun, Suharto tak hanya berhenti di sidak. Ia menyinggung soal ketertutupan informasi dari pihak-pihak terkait. Jika keterbukaan tidak terjadi dan masalah BBM ini tidak kunjung selesai, ia akan menggunakan jalur politik sebagai kader Partai Gerindra, partai yang saat ini berkuasa.
"Kalau ada pihak-pihak yang main kucing-kucingan, ingat, saya bukan hanya anggota DPRD, tapi juga kader partai presiden. Jika perlu, kami akan bersurat langsung ke Presiden. Jangan bermain-main dengan masalah yang menyangkut kepentingan rakyat," tegasnya dengan nada geram.
BACA JUGA:Ketua KPK Baru Sudah Dilantik, Namun Pimpinan Lama Masih Bertugas hingga 20 Desember 2024
BACA JUGA:APBD Bengkulu 2025 Dievaluasi Kemendagri, Isu Perubahan Postur Anggaran Mengemuka
Suharto menambahkan, fungsi pengawasan DPRD akan dimaksimalkan untuk mengatasi persoalan ini. Jika ada pejabat atau pihak terkait yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia tak segan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
"Kami tidak main-main. Jika evaluasi kami menunjukkan ada indikasi kelalaian, kami akan sampaikan secara tertulis. Kalau atas nama DPRD mungkin ada prosedur, tapi sebagai kader partai, saya punya akses langsung ke pimpinan partai kami. Dan saya pastikan masalah ini akan cepat direspons," ujar Suharto.