Meski demikian, baik Edwar maupun Teuku sepakat bahwa polemik ini tidak perlu diperbesar. Evaluasi APBD, kata mereka, adalah proses yang wajar dan rutin dilakukan setiap tahun. Yang penting, transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
BACA JUGA:Hasil Reses, Aspirasi Warga Tetap Berputar pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik
BACA JUGA:Setelah Tertunda Setahun Lebih, Akhirnya Lima Komisioner KIP Bengkulu Dilantik
Sementara publik menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri, isu ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan DPRD. Penyusunan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan penentu arah pembangunan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggaran yang disusun dengan baik dan berfokus pada prioritas seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bengkulu. Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, polemik ini semestinya bisa diakhiri dengan solusi konkrit dan langkah nyata di lapangan.
Seperti yang disampaikan Teuku, "Tugas kita adalah merealisasikan janji kepada rakyat. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia. Bengkulu harus maju, dan itu dimulai dari penggunaan anggaran yang tepat sasaran," sampainya.