RADAR BENGKULU – DPRD Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat paripurna pada Senin, 16 Desember 2024. Agenda utama kali ini adalah penyampaian laporan hasil reses masa persidangan III tahun 2024. Itu memuat berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Bengkulu.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menegaskan bahwa mayoritas keluhan dan harapan masyarakat masih berkutat pada isu-isu klasik. Terutama infrastruktur dan kebutuhan alat serta mesin pertanian (Alsintan).
“Sebagian besar aspirasi yang kami terima masih berpusat pada infrastruktur. Seperti jalan dan jembatan, serta permintaan terkait Alsintan untuk mendukung sektor pertanian. Selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan akses sambungan listrik di sejumlah wilayah,” ujar Sumardi usai rapat paripurna.
Namun, aspirasi warga tidak berhenti di situ. Sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi sorotan utama. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, minimnya layanan medis, hingga sulitnya akses terhadap program berobat gratis terus menjadi keluhan masyarakat. Di sisi lain, persoalan pendidikan, terutama terkait biaya dan fasilitas belajar, tetap menjadi tuntutan warga.
“Permintaan masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang terus muncul di hampir semua daerah pemilihan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara optimal,” tambah Sumardi.
BACA JUGA:DAK Non Fisik Bengkulu Selatan Tahun 2025 Meningkat, Ini Nama Instansinya
BACA JUGA:Menaker: Perusahaan Wajib Bayar Uang Lembur Karyawan Jika Masuk di Hari Libur Nasional
Hasil reses yang dilakukan oleh 45 anggota DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Bengkulu menunjukkan peta persoalan yang serupa. Beberapa daerah terpencil masih mengeluhkan jalan yang rusak parah, jembatan yang hampir roboh, hingga fasilitas umum yang tidak berfungsi. Di sektor pertanian, petani meminta distribusi Alsintan yang lebih merata, mengingat sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah tersebut.
Sementara itu, wilayah pesisir mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendukung aktivitas perikanan. Seperti dermaga kecil dan alat tangkap modern. Di daerah perkotaan, permasalahan cenderung mengarah pada peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit pemerintah yang sering penuh sesak.
“Kami menerima laporan bahwa banyak daerah terpencil masih sulit dijangkau karena jalan yang rusak. Petani juga mengeluhkan distribusi Alsintan yang belum merata, sehingga mereka kesulitan meningkatkan produktivitas,” jelas Sumardi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sumardi menegaskan bahwa semua hasil reses ini akan menjadi landasan bagi DPRD untuk menyusun rencana kerja ke depan. Anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan diminta untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di wilayah mereka, terutama dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Seluruh aspirasi ini akan kami sinkronisasi dengan program prioritas Pemerintah Provinsi, khususnya dengan Gubernur yang baru. Kami ingin memastikan anggaran yang diajukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumardi.
BACA JUGA:Terminal Tipe A Air Sebakul Bengkulu Akan Jadi Pusat Transportasi dan Ekonomi Baru
BACA JUGA:Plt Gubernur Bengkulu Tegaskan ASN Harus Profesional di Tengah Transisi Kepemimpinan
DPRD juga berkomitmen untuk mempercepat proses perencanaan anggaran, agar proyek-proyek prioritas seperti perbaikan infrastruktur dan pengadaan Alsintan dapat segera direalisasikan. Tidak hanya itu, Sumardi menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan eksekutif untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.