Tahan Dulu, Peserta Pilkada 2024 Diminta Taati Jadwal Kampanye

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meminta para bakal pasangan calon pada Pilkada Serentak 2024, untuk menahan diri tidak berkampanye sebelum masa kampanye resmi ditetapkan.

Seperti dikutip dari laman DISWAY.ID, hal tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, melalui keterangan resmi,  Sabtu 14 September 2024. 

"Regulasi telah menentukan ada masanya bagi peserta pilkada untuk berkampanye," kata  Puadi, menanggapi maraknya bakal calon peserta pilkada yang memanfaatkan hari bebas kendaraan untuk berinteraksi dengan warga.

Kata Puadi, secara teknis memang tidak ada larangan bagi bakal pasangan calon peserta pilkada memanfaatkan hari bebas kendaraan (car free day/CFD) untuk bertemu dengan masyarakat.

Akan tetapi, untuk menjamin prinsip yang sama antar peserta yang akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan, hendaknya mereka menahan diri agar tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.

BACA JUGA:APDESI Provinsi Bengkulu Tegaskan Dukungan untuk Helmi Hasan-Mian di Pilgub 2024

BACA JUGA:Pemuda Desa Nyatakan Dukungan Penuh untuk Rohidin-Meriani

Kenapa demikian? Hal itu karena masa kampanye Pilkada 2024 sudah ada jadwalnya dan bakal pasangan calon bisa menggunakan jadwal yang ada untuk mengajak warga yang mempunyai hak pilih untuk memilih ketika pelaksanaan pencoblosan pada 27 November 2024.

"Untuk menjamin prinsip perlakuan yang sama dalam berkontestasi pada pilkada, bakal calon hendaknya bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan semacam kampanye," tuturnya.

Lebih lanjut Puadi menegaskan, aturan yang berlaku saat ini apabila bakal pasangan calon Pilkada 2024 sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, semua aturan akan mengikat kepada peserta pilkada.

"Hal ini sesuai dengan PKPU yang menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan dianggap sebagai kampanye apabila bakal pasangan calon sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU," katanya.

Untuk saat ini, Pilkada Serentak 2024 masuk pada tahapan pengecekan syarat administrasi bakal pasangan calon dan setelah semua dinyatakan lengkap maka selanjutnya digelar rapat pleno penetapan calon kepala daerah.

BACA JUGA:Pemda BU dan PA Arga Makmur Jalin MoU Penerapan Aplikasi E-Mosi Caper, Upaya Lindungi Hak Perempuan dan Anak

BACA JUGA:Dorong Pembangunan Berkelanjutan Melalui Amal Usaha dan Pengajian