Masyarakat Bumi Pekal Desak Kejelasan HGU PT Agricinal

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 08 Sep 2024 - 20:45

Gubernur Rohidin bersama perwakilan masyarakat bumi pekal-RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU – Koordinator masyarakat Bumi Pekal, Yurman Hamedi, mengungkapkan keresahan warga terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Agricinal yang hingga kini belum menemui titik terang.

Menurut Yurman, ketidakjelasan mengenai batas-batas HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.

Hal ini disampaikannya saat audensi dengan Gubernur Bengkulu Rohani Mersyah pada Sabtu, 7 September 2024 malam di Balai Raya Semarak.

"Pertemuan malam ini adalah ajang silaturahmi dengan Pak Gubernur untuk meminta komitmen penyelesaian HGU PT Agricinal yang selama ini menjadi sumber konflik. Hingga kini, kejelasan mengenai batas HGU PT Agricinal belum jelas," ujar Yurman saat ditemui pada Sabtu, 7 September 2024.

Dalam pernyataannya, Yurman menjelaskan bahwa berdasarkan data awal, HGU PT Agricinal mencakup area seluas 8.900 hektare. Namun, HGU terbaru yang dikeluarkan hanya menyebutkan luas wilayah sebesar 6.200 hektare.

Yurman menekankan bahwa masyarakat belum melihat secara fisik adanya perbedaan 2.700 hektare yang tidak lagi masuk dalam HGU baru tersebut.

"HGU awal PT Agricinal itu 8.900 hektare, sementara HGU yang baru katanya 6.200 hektare. Secara fisik, kami belum melihat adanya selisih 2.700 hektare yang kami minta kejelasan," tambahnya.

Gubernur Berjanji Selesaikan Masalah HGU

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan permasalahan HGU PT Agricinal. Ia menyebut bahwa pemerintah akan bekerja cepat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses perpanjangan HGU tersebut.

"Pemerintah terkait harus mematuhi ketentuan perpanjangan HGU sesuai dengan Kementerian ATR/BPN," ujar Rohidin, menegaskan pentingnya regulasi yang berlaku dalam setiap proses perpanjangan HGU.

masyarakat bumi pekal desak kejelasan hgu pt agricinal                            radar bengkulu – koordinator masyarakat bumi pekal, yurman hamedi, mengungkapkan keresahan warga terkait hak guna usaha (hgu) pt agricinal yang hingga kini belum menemui titik terang.
menurut yurman, ketidakjelasan mengenai batas-batas hgu perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
hal ini disampaikannya saat audensi dengan gubernur bengkulu rohani mersyah pada sabtu, 7 september 2024 malam di balai raya semarak.
"pertemuan malam ini adalah ajang silaturahmi dengan pak gubernur untuk meminta komitmen penyelesaian hgu pt agricinal yang selama ini menjadi sumber konflik. hingga kini, kejelasan mengenai batas hgu pt agricinal belum jelas," ujar yurman saat ditemui pada sabtu, 7 september 2024.
baca juga:emak-emak berikan dukungan kepada dani-sukatno untuk raih kemenangan dalam pilwakot bengkulu
baca juga:berkas pencalonan rohidin mersyah dan meriani dinyatakan lengkap, kpu bengkulu terus lakukan verifikasi
dalam pernyataannya, yurman menjelaskan bahwa berdasarkan data awal, hgu pt agricinal mencakup area seluas 8.900 hektare. namun, hgu terbaru yang dikeluarkan hanya menyebutkan luas wilayah sebesar 6.200 hektare. 
yurman menekankan bahwa masyarakat belum melihat secara fisik adanya perbedaan 2.700 hektare yang tidak lagi masuk dalam hgu baru tersebut.
"hgu awal pt agricinal itu 8.900 hektare, sementara hgu yang baru katanya 6.200 hektare. secara fisik, kami belum melihat adanya selisih 2.700 hektare yang kami minta kejelasan," tambahnya.
gubernur berjanji selesaikan masalah hgu
menanggapi keluhan tersebut, gubernur bengkulu, rohidin mersyah menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan permasalahan hgu pt agricinal. ia menyebut bahwa pemerintah akan bekerja cepat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses perpanjangan hgu tersebut.
baca juga:ini dia 7 nama calon yang siap berebut kursi rektor di pilrek ui 2024
baca juga:rbmg hadirkan inovasi koran digital menjangkau dunia dan tetap pertahankan versi cetak untuk bengkulu
"pemerintah terkait harus mematuhi ketentuan perpanjangan hgu sesuai dengan kementerian atr/bpn," ujar rohidin, menegaskan pentingnya regulasi yang berlaku dalam setiap proses perpanjangan hgu.
lebih lanjut gubernur rohidin menyatakan bahwa setelah keputusan perpanjangan hgu dikeluarkan, batas-batas wilayah yang diperpanjang harus jelas dan tegas. hal ini agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang dibutuhkan, termasuk dalam hal pembuatan infrastruktur seperti parit atau siring yang memisahkan lahan hgu dengan lahan masyarakat.
"setelah keputusan keluar, batas-batas hgu yang diperpanjang harus jelas, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian. termasuk terkait pembuatan parit atau siring," jelasnya.
selain itu, rohidin juga meminta agar pengaturan terhadap hgu yang tidak diperpanjang dibandingkan dengan hgu lama. hal ini, menurutnya, akan memastikan adanya kejelasan terkait regulasi yang mengatur penggunaan lahan yang tidak lagi menjadi bagian dari hgu.
baca juga:olahraga lari makin banyak diminati, berikut tips bagi pemula yang ingin mencobanya dimulai dengan easy run
"saya minta agar pengaturan hgu yang tidak diperpanjang dibandingkan dengan hgu lama. ini akan dimanfaatkan untuk memastikan pola regulasi yang jelas," imbuhnya.
diakhir pernyataannya, gubernur rohidin berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, dan akan menghubungkan pihak-pihak terkait. seperti badan pertanahan nasional (bpn) dan manajemen pt agricinal, guna mencari solusi terbaik.
"sebagai kepala daerah, saya berkomitmen menyelesaikan masalah ini dengan baik dan akan menghubungkan pihak bpn dan manajemen perusahaan," tuturnya.