Dinas Sosial Bengkulu Fokuskan Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan, Pengamen dan Penyandang Disabilitas
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang--
RADAR BENGKULU – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu, Dinas Sosial (Dinsos) di bawah kepemimpinan Sahat Marulitua Situmorang terus mengembangkan pendekatan baru yang lebih berfokus pada pemberdayaan bakat dan kemampuan anak jalanan, pengamen, serta penyandang disabilitas.
Berbeda dengan pendekatan bantuan sosial yang bersifat sementara, Dinsos kini mengarahkan perhatiannya pada upaya jangka panjang yang dapat membantu mereka mandiri dan percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
Menurut Sahat, pola bantuan sosial yang selama ini diberikan, seperti beras, BPJS, dan sembako, dinilai efektif dalam membantu kebutuhan dasar, namun belum cukup memberikan solusi jangka panjang.
“Bantuan sosial seperti beras, minyak goreng, atau telur itu sudah lama kita jalankan. Sekarang kami ingin melangkah lebih jauh dengan menggali potensi dan bakat mereka. Apa kemampuan yang mereka miliki? Itulah yang kita dorong agar bisa berkembang,” kata Sahat di Bencoolen Mall setelah acara Gebyar Pilar-Pilar, pada Selasa, 5 November 2024.
BACA JUGA:Dinas Sosial Kota Bengkulu Adakan Gebyar Pilar-Pilar Sosial
BACA JUGA:PMJB Dukung Penuh Pasangan Rohidin-Meriani di Pilgub Bengkulu 2024
Sahat menjelaskan bahwa pihaknya akan menggali bakat-bakat tersembunyi dari masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak jalanan dan penyandang disabilitas.
Dalam hal ini, Dinsos akan menyediakan berbagai sarana dan pelatihan yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Itu mulai dari latihan bermain musik hingga pelatihan bahasa Inggris.
“Dengan cara ini, kami ingin membangkitkan semangat mereka untuk bisa mandiri. Kalau ada yang berbakat dalam musik, misalnya, kami dukung dengan memberikan alat musik,” ujarnya.
Pemberdayaan melalui CSR, Bukan Sekadar Mengandalkan APBD
Dalam menjalankan program-program ini, Sahat juga menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, APBD memiliki keterbatasan, sehingga CSR menjadi solusi untuk mendukung program pemberdayaan yang direncanakan.
BACA JUGA:Pemkot Targetkan PAD Ratusan Juta Dari Retribusi Tenaga Kerja Asing
BACA JUGA:Setiap Hari, Puluhan Warga Kota Tercover BPJS Gratis