Pejabat Pemprov Bengkulu Dilaporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 28 Oct 2024 - 20:24

Pejabat Pemprov Bengkulu Dilaporkan ke Bawaslu-Windi/RADAR BENGKULU-

pejabat pemprov bengkulu dilaporkan ke bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas asn di pilkada 2024                            radar bengkulu – sekitar 66 pejabat di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu oleh perwakilan masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam pilkada serentak 2024.
langkah ini menjadi sorotan karena netralitas asn dianggap krusial dalam memastikan proses demokrasi yang jujur, adil, dan terbebas dari pengaruh kekuasaan.
muspani, sh., mh., seorang perwakilan masyarakat yang melayangkan laporan ini, mengungkapkan bahwa dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut melibatkan pejabat dari berbagai eselon di pemprov bengkulu. itu mulai dari eselon i, ii, hingga iii.
"kami telah melaporkan langsung ke bawaslu, mendagri, dan badan kepegawaian negara (bkn) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat pemprov bengkulu. pelaporan ini meliputi pejabat eselon i seperti sekda provinsi bengkulu, eselon ii yang meliputi kepala dinas, dan sekitar 60 orang eselon iii,” ungkap muspani setelah memberikan laporan kepada bawaslu provinsi bengkulu.
baca juga:jasa raharja dukung penandatanganan pks optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen di provinsi
baca juga:mengoptimalkan build karakter di genshin impact: kunci untuk meningkatkan performa pertarungan
menurut muspani, laporan ini didasari oleh bukti-bukti kuat, termasuk rekaman yang menunjukkan bahwa sejumlah asn terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan calon tertentu dan berperan aktif dalam memenangkan mereka. dalam rekaman tersebut, beberapa pejabat asn bahkan disebut-sebut berperan sebagai koordinator kampanye di berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah sakit umum dan beberapa organisasi perangkat daerah (opd) di provinsi bengkulu.
“dalam rekaman yang kami peroleh, disebutkan bahwa rumah sakit umum memiliki koordinator dari kalangan pejabat. bahkan ada yang secara langsung dipimpin oleh kepala rumah sakit. beberapa nama dari opd juga ikut terlibat. semua ini telah kami sertakan dalam laporan,” tambah muspani.
muspani menegaskan, tindakan ini melanggar prinsip netralitas asn dan masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. dugaan kecurangan ini dilaporkan lengkap dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
“berdasarkan aturan peraturan bawaslu, tindakan ini merupakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. pilkada di bengkulu kali ini sangat brutal, dengan pejabat yang terang-terangan menjadi bagian dari tim sukses hingga level paling bawah,” tegas muspani.
baca juga:mw kahmi gelar dialog publik dan doa lintas agama
baca juga:lima paslon adu gagasan meraih simpatik masyarakat dalam debat perdana pilwalkot bengkulu 2024
lebih lanjut muspani mengungkapkan, dukungan yang diberikan oleh para pejabat asn ini diduga tidak lepas dari motif mempertahankan jabatan mereka. informasi yang mereka himpun mengindikasikan bahwa para pejabat tersebut menyatakan dukungan dengan harapan dapat mempertahankan posisi mereka di pemerintahan mendatang.
“yang paling memprihatinkan adalah pernyataan dari sekda provinsi bengkulu yang terang-terangan mengatakan bahwa para pejabat perlu memenangkan pasangan calon nomor urut dua demi mempertahankan posisi mereka saat ini. ini bukan sekadar rumor; kami memiliki rekamannya,” beber muspani.
kondisi ini, menurut muspani, menunjukkan bahwa hampir seluruh pejabat di pemprov bengkulu telah dimobilisasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu. hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap netralitas asn, yang seharusnya menjadi garda netral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“mereka bukan lagi pejabat yang netral, tapi sudah dimobilisasi untuk kepentingan politik. jika asn mulai terlibat dalam politik praktis, ini menjadi sangat mengerikan. oleh karena itu, sebagai warga negara, kami merasa perlu mengambil langkah untuk melapor,” tandas muspani.
baca juga:simulasi damai pilkada di bengkulu, upaya cegah konflik sosial usai pemilu
baca juga:jelang musim durian, ini tips memilih durian
di sisi lain, muspani juga mengimbau masyarakat bengkulu untuk menyikapi pilkada dengan bijak dan menentukan pilihan secara independen. menurutnya, campur tangan asn dan birokrasi dalam mendukung salah satu pasangan calon merupakan tindakan yang tidak adil, tidak jujur, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“ketika asn dan birokrasi ikut campur dalam pilkada, itu berarti kita kehilangan asas keadilan dan kejujuran. sebagai warga negara, kita perlu sadar bahwa gubernur seharusnya dipilih oleh rakyat, bukan karena mobilisasi asn atau pejabat yang ingin mempertahankan kekuasaan. biarlah rakyat yang menentukan siapa gubernur yang akan datang,” ujar muspani dengan harap.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 29 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan