Pembahasan AKD DPRD Provinsi Bengkulu Dikebut, Tatib Lama Jadi Opsi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 23 Oct 2024 - 20:53

DPRD Provinsi Bengkulu-RADAR BENGKULU-

pembahasan akd dprd provinsi bengkulu dikebut, tatib lama jadi opsi                            radar bengkulu  - ketua dprd provinsi bengkulu, drs. sumardi sip, mm menyatakan bahwa pembahasan alat kelengkapan dewan (akd) harus segera diselesaikan. hal ini terkait dengan urgensi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 yang harus dirampungkan sebelum batas waktu yang ditentukan. 
dalam upaya percepatan, sumardi mempertimbangkan penggunaan tata tertib (tatib) lama dprd sebagai pedoman sementara.
sumardi mengungkapkan, keputusan untuk menggunakan tatib lama akan diputuskan setelah melalui kajian mendalam. 
"saat ini, saya sedang mempelajari lebih lanjut mengenai tatib yang lama. apabila tidak ada larangan, kita bisa menggunakan tatib tersebut untuk mempercepat pembentukan akd," jelas sumardi.
sedangkan untuk mengenai perkembangan tatib baru, sumardi menjelaskan bahwa tata tertib terbaru dprd provinsi bengkulu saat ini sedang difasilitasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia. proses fasilitasi ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan baru dengan regulasi pusat.
baca juga:aktivitas angkutan batu bara terhenti, operasi kapal keruk pt titan dihentikan karena masalah ini
baca juga:seleksi cpns 2024 provinsi bengkulu dimulai hari ini, 2.845 peserta berlaga
"prosesnya masih berlangsung di kemendagri, namun dokumen tatib sudah berada di siola, kemendagri. kami masih menunggu hasil fasilitasi tersebut sambil mempelajari isinya lebih lanjut." 
meski demikian, sumardi memastikan bahwa pembahasan akd akan tetap dilanjutkan sambil menunggu kepastian mengenai tatib baru. dengan demikian, dprd dapat tetap menjalankan tugasnya untuk membahas apbd 2025 tanpa kendala berarti.
proses pembentukan akd tidak terlepas dari koordinasi antarfraksi di dprd provinsi bengkulu. sumardi, sebagai ketua dprd dari partai golkar, menekankan pentingnya kerjasama dalam rapat-rapat fraksi guna mempercepat pembahasan. 
setelah tahap koordinasi antarfraksi selesai, pembahasan akan dilanjutkan ke rapat paripurna untuk mengambil keputusan formal terkait akd.
"mekanisme pembahasan akd ini kita percepat, agar bisa segera fokus pada pembahasan apbd 2025 yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di provinsi bengkulu," ungkap sumardi.
baca juga:pendangkalan alur pelabuhan pulau baai ditinjau, rencana pengerukan sedang disusun
baca juga:5 ton obat kadaluarsa dimusnahkan dinas kesehatan kabupaten kaur
sementara itu, kepala biro pemerintahan dan kemasyarakatan (pemkesra) provinsi bengkulu, ferry ernez perera, sstp, msi, menjelaskan bahwa pembahasan apbd 2025 harus selesai sebelum november 2024. hal ini sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat untuk menghindari pemotongan anggaran.
"iya, memang ada batas waktu pembahasan apbd. jika tidak selesai hingga november, akan ada risiko pemotongan anggaran dari pemerintah pusat," ujar ferry. 
oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kerja cepat dari dprd untuk segera membahas dan menyelesaikan apbd tersebut. apbd 2025 menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, mengingat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun mendatang. 
"ketepatan waktu dalam penyelesaian apbd akan menentukan kelancaran pelaksanaan program-program." 
di sisi lain, sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri, ssos, mkes, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah menyerahkan dokumen apbd 2025 kepada dprd. menurut isnan, pemprov bengkulu kini hanya tinggal menunggu keputusan dprd mengenai jadwal pembahasan.
baca juga:minimalisir konflik tanah, bpn usulkan penetapan tanah objek reforma agraria
baca juga:deteksi dini, koramil 408-05/manna laksanakan pengecekan kesehatan dm
"dokumen apbd 2025 sudah kami serahkan ke dprd. untuk agenda pembahasannya, kami serahkan sepenuhnya kepada dprd. pemprov saat ini hanya bersifat menunggu saja." 
isnan berharap, pembahasan apbd dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu agar tidak menghambat proses pembangunan di provinsi bengkulu pada tahun depan. 
"sebagai dokumen keuangan yang sangat penting, apbd memuat alokasi anggaran untuk berbagai sektor. termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat."

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 24 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan