Dugaan Korupsi di Dinas Pertanian Benteng, Polda Tetapkan 10 Tersangka, 2 Ditahan

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 17 Oct 2024 - 20:51

Polda Bengkulu sudah menetapkan 10 tersangka dugaan tindak pidana korupsi-RADAR BENGKULU-

dugaan korupsi di dinas pertanian benteng, polda tetapkan 10 tersangka, 2 ditahan                            radar bengkulu  — direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda bengkulu berhasil menguak dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan balai penyuluhan pertanian (bpp) yang dikelola oleh dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah pada tahun anggaran 2022. 
dalam pengungkapan ini, sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan 2 diantaranya sudah ditahan pihak kepolisian.
pengusutan dugaan korupsi ini berawal dari penyelidikan subdit tindak pidana korupsi (tipikor) polda bengkulu yang menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai rp 2,3 miliar.
dari sepuluh tersangka yang terlibat, dua orang ditahan. yaitu mantan kepala dinas pertanian bengkulu tengah berinisial es (58) dan seorang pegawai negeri sipil (pns) dinas pertanian benteng berinisial mmh (46).
 kombes pol anuardi sik, kepala bidang humas polda bengkulu menjelaskan alasan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut.
baca juga:masyarakat desak keterbukaan data dan pengawasan investor di bengkulu
baca juga:pemprov bengkulu bahas pengelolaan kawasan taman remaja & retribusi serta bagi hasil parkir area bim bengkulu
“penahanan ini dilakukan karena ada kekhawatiran mereka dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang akan memperlambat proses hukum,” jelas kabid humas polda bengkulu, kombes pol anuardi sik didampingi dir reskrimsus polda bengkulu, kombes pol i wayan riko setiawan sik.
sementara itu, delapan tersangka lainnya masih dikenai status wajib lapor dan belum ditahan. 
mereka terdiri dari beberapa pns dinas pertanian dan pihak swasta, antara lain wgt (42) dan eep (52) dari dinas pertanian benteng, ra (36) dari kalangan swasta, ns (50) direktur cv bita konsultan, kr (67) dari pihak swasta, ds (34) wakil direktur cv elsafira jaya, jw (54) dari kalangan swasta, dan dr (59) wakil direktur cv bayu mandiri.
“kedelapan tersangka ini masih dikenakan wajib lapor karena mereka kooperatif selama proses penyidikan dan bersedia mengembalikan sebagian kerugian negara. keputusan penahanan selanjutnya bergantung pada perkembangan penyidikan yang sedang berjalan,” tambah kombes anuardi.
baca juga:pemprov bengkulu optimis evaluasi apbd perubahan 2024 rampung meski terkendala
baca juga:tiga hari menuju penutupan, ribuan honorer masih proses submit
lebih lanjut dia menyampaikan, hasil audit yang dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu menemukan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek ini mencapai rp 2.384.333.581 dari total anggaran proyek sebesar rp 4 miliar. 
kerugian negara ini muncul karena beberapa faktor. seperti kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi (spek), pengurangan mutu bangunan, hingga adanya kelebihan bayar yang tidak sesuai kontrak awal.
dari total kerugian negara rp 2,3 miliar lebih, yang baru dikembalikan rp 489.995.000. jumlah tersebut merupakan pengembalian dari 8 tersangka dengan nominal yang dikembalikan berbeda.
“bangunannya memang ada, namun kondisinya tidak bisa digunakan. mutu bangunan rendah dan berpotensi membahayakan pengguna. ini jelas sangat merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek ini,” tegas kombes anuardi.
baca juga:mantan pj sekda lebong dilaporkan ke kejati, ombudsman, polda bengkulu
baca juga:kodim 0423 bengkulu utara bentuk demplot kolam ikan di desa tambak rejo
selain itu, ditemukan pula adanya komitmen fee yang disepakati sejak awal proyek hingga terjadi kelebihan bayar yang diduga menjadi ladang korupsi bagi para tersangka.
 kombes anuardi menekankan bahwa para tersangka diduga telah bersekongkol untuk mengakali anggaran dengan memanipulasi spesifikasi bangunan dan mengambil keuntungan dari setiap tahap pekerjaan.
akibat perbuatan mereka, kesepuluh tersangka dijerat dengan pasal berat yakni pasal 2, pasal 3, dan pasal 11 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. 
mereka juga dijerat dengan pasal tambahan, yakni pasal 55 ayat 1 (ke-1) kuhp, yang menambah ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 18 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan