Pemprov Bengkulu Sosialisasikan Pedoman Penyusunan APBD 2025, Efisiensi dan Transparansi Jadi Prioritas

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 03 Oct 2024 - 20:31

Pemprov Bengkulu Sosialisasikan Pedoman Penyusunan APBD 2025-Windi/RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terus berupaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024.

Acara ini dilaksanakan pada Kamis (3/10) di Balai Raya Semarak Bengkulu, dengan fokus pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari pemerintah daerah, termasuk Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Wilayah I Kemendagri RI serta Tim Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan BPKD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beperida) se-Provinsi Bengkulu, yang merupakan elemen kunci dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di daerah.

Dalam sambutannya, Sekda Isnan menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen esensial dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan benar.

"Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pemerintahan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan maksimal," ujar Sekda Isnan dihadapan peserta sosialisasi.

Isnan menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian proses penting. Itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah.

Semua tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan, lanjut Sekda, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pemerintah daerah. Yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

pemprov bengkulu sosialisasikan pedoman penyusunan apbd 2025, efisiensi dan transparansi jadi prioritas                            radar bengkulu  – pemerintah provinsi bengkulu melalui badan pengelola keuangan daerah (bpkd) terus berupaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah dengan menggelar sosialisasi peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 15 tahun 2024. 
acara ini dilaksanakan pada kamis (3/10) di balai raya semarak bengkulu, dengan fokus pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari pemerintah daerah, termasuk kepala subdirektorat perencanaan anggaran wilayah i kemendagri ri serta tim ditjen bina keuangan daerah. 
peserta yang hadir terdiri dari perwakilan bpkd dan badan perencanaan pembangunan daerah (beperida) se-provinsi bengkulu, yang merupakan elemen kunci dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di daerah.
baca juga:3 pelaku umkm terima pinjaman kur dengan total rp 1 miliar dari bank bengkulu
baca juga:batik besurek bengkulu makin diminati, inovasi produk terus dikembangkan di hari batik nasional
dalam sambutannya, sekda isnan menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen esensial dalam tata kelola pemerintahan. 
menurutnya, keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan benar.
"pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pemerintahan. ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan maksimal," ujar sekda isnan dihadapan peserta sosialisasi.
isnan menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah mencakup serangkaian proses penting. itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan daerah. 
semua tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
baca juga:ini nama 10 besar duta wisata dang odang kabupaten kaur
baca juga:pemerintah sedang mencari formula baru untuk membiayai pengerukan pelabuhan pulau baai bengkulu
dalam pengelolaan keuangan, lanjut sekda, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pemerintah daerah. yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 
aspek-aspek ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang harus diutamakan oleh pemerintah daerah dalam setiap kebijakannya.
"pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan pada aturan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. semua proses ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." 
isnan menambahkan, dalam penyusunan apbd, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri (kemendagri) setiap tahun menerbitkan pedoman penyusunan anggaran yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. 
pedoman ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. sehingga program-program yang dijalankan dapat bersinergi dalam mencapai tujuan nasional.
baca juga:inflasi bengkulu stabil, deflasi dorong daya beli masyarakat
baca juga:jasa raharja bengkulu konfirmasi data tunggakan pkb ke instansi pemerintah di kota bengkulu
"setiap tahun, kemendagri mengeluarkan pedoman penyusunan apbd yang mencakup sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, kebijakan teknis, serta hal-hal khusus lainnya. ini menjadi panduan yang sangat penting bagi kita semua dalam menyusun apbd yang berkualitas." 
salah satu poin penting dalam sosialisasi ini adalah pengenalan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 15 tahun 2024, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan apbd tahun 2025.
 permendagri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan anggaran tahun mendatang. 
melalui pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan apbd yang lebih terukur, transparan, dan fokus pada peningkatan pelayanan publik.
baca juga:putra bengkulu ukir sejarah, sultan najamudin terpilih sebagai ketua dpd ri 2024-2029
baca juga:pemkot bengkulu buka 2.394 formasi pppk tahun 2024, ini mekanismenya
"permendagri ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus menyusun apbd. mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga hal-hal teknis yang harus dipatuhi. dengan mengikuti pedoman ini, kita bisa memastikan bahwa anggaran yang kita susun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat." 
selain itu, isnan juga berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan apbd, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat memahami dan menerapkan pedoman tersebut dengan baik. 
kesalahan dalam penyusunan apbd harus dihindari agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi atau administrasi.
"harapan kami, dengan sosialisasi ini, tidak ada lagi kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru dalam proses penyusunan apbd 2025. semua pihak harus bekerja sama dengan baik, agar penyusunan apbd dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik," ujar isnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan