Pendataan Non ASN di Provinsi Bengkulu, 4.000 Honorer Belum Masuk Data Base BKN

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 02 Oct 2024 - 21:18

logo provinsi Bengkulu-RADAR BENGKULU-

pendataan non asn di provinsi bengkulu, 4.000 honorer belum masuk  data base bkn                            radar bengkulu  - proses pendataan tenaga honorer di provinsi bengkulu terus menjadi perhatian utama. terutama dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang akan digelar pada tahun 2024. 
menurut kepala bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian (ppik), badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, sri hartika, hingga saat ini tercatat 4.813 non asn yang sudah masuk ke dalam data base badan kepegawaian negara (bkn). sementara masih ada sekitar 4.000 non asn yang belum terdata.
"non asn di provinsi bengkulu terbagi dalam dua kelompok. pertama, ada 4.813 non asn yang sudah masuk ke dalam data base bkn sejak tahun 2022. namun, hingga agustus 2024, masih ada sekitar 4.000 non asn yang belum masuk dalam data base," ujar sri hartika.
proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap tenaga non asn yang belum terdata masih terus berjalan. pemerintah provinsi bengkulu melalui badan kepegawaian daerah (bkd) menggunakan aplikasi sinona (sistem pengolahan non-asn) untuk memantau dan mengelola data tenaga honorer yang ada. 
baca juga:elisa ermasari bangga sultan b najamudin terpilih jadi pimpin dpd ri periode 2024-2029
baca juga:ini hasil rapat forum komite sekolah provinsi bengkulu tentang geng motor
pendataan ini penting sebagai langkah awal dalam pelaksanaan seleksi pppk yang semakin dekat.
mengacu pada petunjuk teknis dan pelaksanaan seleksi pppk 2024 yang dikeluarkan oleh bkn, seleksi akan difokuskan pada empat kategori non asn. 
hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat persaingan yang ketat dan kuota terbatas yang disediakan.
"kita memiliki empat kriteria dalam seleksi pppk tahun ini. pertama, p1, yaitu non asn yang sudah dinyatakan lulus seleksi pppk namun belum diangkat. kedua, k2, yaitu honorer kategori ii sesuai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. selanjutnya, non asn yang masuk data base bkn, dan terakhir non asn yang tidak masuk data base bkn, tetapi sudah bekerja secara terus menerus selama dua tahun di opd lingkup pemprov bengkulu." 
kriteria pertama, p1, mencakup tenaga non asn yang sebelumnya sudah lulus seleksi pppk namun belum diangkat secara resmi sebagai aparatur sipil negara (asn).
baca juga:putra bengkulu ukir sejarah, sultan najamudin terpilih sebagai ketua dpd ri 2024-2029
baca juga:kolam wisata dan perbaikan pagar kantor gubernur telang anggaran 4 m
 sementara itu, kategori k2 adalah honorer yang memenuhi kriteria sesuai pp nomor 56 tahun 2012, yang jumlahnya mencapai 64 orang di bengkulu. bagi kedua kategori ini, prioritas khusus diberikan. termasuk kemungkinan tidak harus mengikuti tes computer assisted test (cat), tetapi tetap wajib melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.
untuk tahun 2024, bkn telah menyetujui kuota pppk untuk provinsi bengkulu sebesar 600 formasi. kuota ini dibagi menjadi tiga sektor utama. yaitu, 400 formasi untuk tenaga guru, 100 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 100 formasi untuk tenaga teknis.
pembagian formasi ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor vital. terutama pendidikan dan kesehatan, yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
"untuk provinsi bengkulu, kuota pppk yang disetujui sebanyak 600 formasi. rinciannya, 400 untuk tenaga guru, 100 untuk tenaga kesehatan, dan 100 untuk tenaga teknis. kami berharap kuota ini bisa memenuhi kebutuhan pelayanan di berbagai sektor."
baca juga:70 persen jalan provinsi bengkulu tertangani, pupr targetkan rampung desember 2024
baca juga:inflasi bengkulu stabil, deflasi dorong daya beli masyarakat
proses seleksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada para honorer yang telah lama mengabdi. terutama mereka yang masuk dalam kategori prioritas seperti p1 dan k2.
 selain itu, seleksi ini juga membuka peluang bagi tenaga non asn yang sudah lama bekerja namun belum masuk data base bkn, asalkan mereka telah mengabdi secara konsisten selama dua tahun di organisasi perangkat daerah (opd).
salah satu tantangan terbesar dalam pendataan non asn adalah banyaknya tenaga honorer yang belum terdaftar dalam data base bkn. menurut data bkd, ada sekitar 4.000 non asn di bengkulu yang belum terverifikasi secara resmi. hal ini memunculkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang khawatir tidak bisa mengikuti seleksi pppk jika proses verval tidak segera diselesaikan.
"penting bagi kita untuk segera menyelesaikan proses verval ini agar tidak ada non asn yang tertinggal dalam proses seleksi pppk. kami terus berupaya memproses data mereka yang belum terdaftar, agar semuanya dapat mengikuti seleksi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan."

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan