Bingung, Pemuda Pematang Gubernur Datanya Dicatut Dalam Tanggapan Pencalonan Romer

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 21:38

Ilustrasi Pilkada 2024-RADAR BENGKULU-

Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono SE, mengatakan bahwa proses klarifikasi ini masih berlangsung. Ia menjelaskan, hingga kini baru lima orang yang telah menyelesaikan sesi klarifikasi, sementara tiga orang lainnya masih berada di dalam ruangan bersama tim KPU untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Ada lima orang yang sudah memberikan klarifikasi, sementara tiga orang lainnya baru saja menyusul. Total ada 42 orang yang memberikan pernyataan, dan semuanya akan dipanggil satu per satu untuk dimintai keterangan,” ungkap Rusman.

Rusman juga menjelaskan bahwa KPU Provinsi Bengkulu menerima 42 form pernyataan keberatan tersebut pada 17 September 2024. Surat-surat tersebut diantarkan oleh seorang individu yang tidak disebutkan namanya, yang mewakili mereka yang menyatakan keberatan terhadap pencalonan Rohidin Mersyah dan Meriani.

"Iya, benar. Surat pernyataan tanggapan masyarakat itu diantarkan oleh seseorang pada 17 September kemarin. Kami langsung memprosesnya dan mulai melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi," beber Rusman.

Kasus pencatutan data ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait legalitas penyampaian form keberatan yang melibatkan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pencatutan data, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Terutama terkait privasi dan pemalsuan dokumen.

Menurut pengamat hukum pemilu, kasus seperti ini harus diusut tuntas untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil.

"Jika ada pencatutan data, apalagi yang berkaitan dengan dokumen resmi seperti form keberatan pencalonan, ini bisa masuk kategori pemalsuan. Pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Aan Julianda, Penasihat Hukum Romer.

Kemudian, kata Aan Julianda, pihaknya sebagai tim penasihat hukum Romer, awalnya dihubungi oleh salah seorang korban dicatut identitasnya untuk minta pendampingan saat klarifikasi ke KPU.

"Awalnya kami dihubungi oleh salah seorang korban pak Rahmat dari Seluma untuk minta di dampingi karena kita tahu lah kan kalau keluarga kita dari Dusun itu tidak terlalu berani dengan urusan seperti ini, maka kami mendampingi," kata Aan.

bingung, pemuda pematang gubernur datanya dicatut dalam tanggapan pencalonan romer                            radar bengkulu  – tiga pemuda asal kelurahan pematang gubernur, kota bengkulu merasa data pribadi mereka dicatut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penyampaian form keberatan terhadap pencalonan rohidin mersyah dan meriani. 
hal ini terungkap saat komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu menggelar pemanggilan kepada masyarakat untuk memberikan klarifikasi atas tanggapan yang diajukan terkait pencalonan tersebut pada kamis (19/9).
salah seorang pemuda yang merasa dirugikan, rizki okta mp, mengaku kebingungan saat dipanggil oleh kpu. ia mengatakan tidak pernah menandatangani atau memberikan pernyataan terkait pencalonan tersebut, namun datanya digunakan oleh pihak lain dalam form keberatan yang disampaikan ke kpu provinsi bengkulu.
"saya benar-benar tidak tahu apa-apa soal surat pernyataan itu. saya merasa kaget dan bingung bagaimana data saya bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. tanda tangan yang ada di surat pernyataan itu juga bukan milik saya," ungkap rizki saat dimintai keterangannya.
baca juga:kpu kota bengkulu terima laporan harta kekayaan bapaslon walikota
baca juga:kasus pencatutan nama penolakan pencalonan pilgub, tim hukum romer laporkan ke bawaslu
tidak hanya rizki, dua pemuda lain dari pematang gubernur, wahyu dan ikbal, juga menyampaikan hal serupa. keduanya menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan atau tanda tangan terkait keberatan atas pencalonan rohidin mersyah dan meriani. mereka merasa menjadi korban pencatutan data oleh oknum yang belum diketahui identitasnya.
"kami tidak tahu apa-apa soal ini. tiba-tiba nama dan data kami dicatut. ini sangat merugikan," kata wahyu dan ikbal dengan nada kesal.
ketika ditanya oleh media apakah mereka akan menempuh jalur hukum terkait pencatutan data ini, baik rizki, wahyu, maupun ikbal belum dapat memberikan kepastian. mereka masih mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
"saat ini kami belum tahu apakah akan membawa masalah ini ke jalur hukum. kami masih pikir-pikir dulu," kata rizki singkat.
baca juga:fkw kahmi berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan alumni yang berprofesi wartawan
baca juga:persiapkan sdm unggul di era society 5.0, ini inovasi pendidikan dari bengkulu
sementara itu, komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu terus melanjutkan proses klarifikasi terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam penyampaian form keberatan tersebut. 
berdasarkan pantauan langsung di lokasi, dari total 42 orang yang memberikan pernyataan keberatan, baru sekitar delapan orang yang memenuhi panggilan kpu. lima orang pertama datang lebih awal, sementara tiga warga pematang gubernur, termasuk rizki, wahyu, dan ikbal, menyusul kemudian.
ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se, mengatakan bahwa proses klarifikasi ini masih berlangsung. ia menjelaskan, hingga kini baru lima orang yang telah menyelesaikan sesi klarifikasi, sementara tiga orang lainnya masih berada di dalam ruangan bersama tim kpu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
“ada lima orang yang sudah memberikan klarifikasi, sementara tiga orang lainnya baru saja menyusul. total ada 42 orang yang memberikan pernyataan, dan semuanya akan dipanggil satu per satu untuk dimintai keterangan,” ungkap rusman.
baca juga:sekda sampaikan kabar gembira soal dbh sawit, masyarakat mukomuko pasti senang dengarnya
baca juga:sinkronisasi pengadaan barang dan jasa, pemkab bu sambut tim ukpbj kabupaten mukomuko
rusman juga menjelaskan bahwa kpu provinsi bengkulu menerima 42 form pernyataan keberatan tersebut pada 17 september 2024. surat-surat tersebut diantarkan oleh seorang individu yang tidak disebutkan namanya, yang mewakili mereka yang menyatakan keberatan terhadap pencalonan rohidin mersyah dan meriani.
"iya, benar. surat pernyataan tanggapan masyarakat itu diantarkan oleh seseorang pada 17 september kemarin. kami langsung memprosesnya dan mulai melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi," beber rusman.
kasus pencatutan data ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait legalitas penyampaian form keberatan yang melibatkan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. 
jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pencatutan data, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. terutama terkait privasi dan pemalsuan dokumen.
baca juga:agar terhindar dari hawa nafsu, yuk rutin amalkan puasa nabi idris seperti ustadz maulana ini, berikut caranya
baca juga:amalan sunnah mengerjakan puasa ayyamul bidh, diberikan manfaat pahala puasa sepanjang tahun
menurut pengamat hukum pemilu, kasus seperti ini harus diusut tuntas untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil. 
"jika ada pencatutan data, apalagi yang berkaitan dengan dokumen resmi seperti form keberatan pencalonan, ini bisa masuk kategori pemalsuan. pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar aan julianda, penasihat hukum romer.
kemudian, kata aan julianda, pihaknya sebagai tim penasihat hukum romer, awalnya dihubungi oleh salah seorang korban dicatut identitasnya untuk minta pendampingan saat klarifikasi ke kpu.
"awalnya kami dihubungi oleh salah seorang korban pak rahmat dari seluma untuk minta di dampingi karena kita tahu lah kan kalau keluarga kita dari dusun itu tidak terlalu berani dengan urusan seperti ini, maka kami mendampingi," kata aan.
baca juga:6 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh perempuan pada jumat, baca surat yasin agar permintaan terkabul
selanjutnya aan julianda menegaskan, bahwasanya jika masih ada masyarakat bengkulu yang dicatut namanya dan diminta untuk pendampingan, pihaknya bersedia melakukan pendampingan.
"kami membuka posko pengduan jika ada nama warga dicatut. karena dugaan pencatutan ini terorganisir. karena di form itu terlihat sama narasi keberatanya. hanya tandatangan saja yang berbeda," ujar aan julianda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 22 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan