Tim Hukum Helmi-Mian Ajukan Pengujian UU Pilkada ke MK

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 15 Sep 2024 - 21:13

Tim Hukum Helmi-Mian Ajukan Pengujian UU Pilkada ke MK-Windi/RADAR BENGKULU-

Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tim hukum Helmi-Mian, Muspani menegaskan bahwa hal ini akan berdampak signifikan terhadap peraturan lain yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu yang disebutnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 Huruf e. Menurut Muspani, jika MK memutuskan untuk mengabulkan pengujian ini, maka ketentuan dalam PKPU tersebut yang mengatur tentang tata cara penghitungan masa jabatan Plt akan otomatis gugur.

“Jika MK mengabulkan permohonan kami, maka PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 Huruf e akan rontok. Ini menjadi bukti bahwa ada aturan yang belum sinkron dalam pelaksanaan Pilkada dan harus segera diperbaiki untuk menjamin hak-hak para calon yang berasal dari latar belakang Plt,” paparnya.

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 Huruf e sendiri mengatur tentang pembatasan masa jabatan Plt kepala daerah yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Aturan ini seringkali menjadi polemik karena dinilai belum mengakomodasi perbedaan antara pelantikan dan waktu pelaksanaan tugas seorang Plt.

Tim hukum Helmi-Mian meyakini bahwa ada celah hukum yang perlu diperjelas agar status jabatan Plt tidak merugikan calon dalam proses pemilihan kepala daerah.

Langkah tim hukum Helmi-Mian ini dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan gubernur berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Pasangan Helmi Hasan dan Mian, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di Bengkulu, tentu memiliki kepentingan besar dalam memastikan proses Pilkada berlangsung dengan benar dan transparan. Dengan membawa isu ini ke ranah hukum, tim Helmi-Mian juga menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertarung digelanggang politik dengan basis hukum yang kuat.

Namun, bagi Muspani dan timnya, optimisme tetap tinggi. Mereka yakin bahwa MK akan memberikan keputusan yang berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Terutama dalam konteks penghitungan masa jabatan Plt.

“Ini bukan hanya tentang klien kami, tetapi tentang memastikan bahwa semua calon dalam Pilkada memiliki kesempatan yang adil. Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tutup Muspani.

tim hukum helmi-mian ajukan pengujian uu pilkada ke mk                            radar bengkulu — dalam persiapan menuju pemilihan gubernur bengkulu 2024, langkah strategis dilakukan oleh tim hukum bakal calon gubernur dan wakil gubernur helmi hasan dan ir. mian. pada tanggal 13 september 2024, tim hukum helmi-mian resmi mengajukan permohonan pengujian undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 ke mahkamah konstitusi (mk). 
mereka meminta penegasan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) uu tersebut, yang mengatur tentang status dan penghitungan masa jabatan pelaksana tugas (plt) kepala daerah.
muspani, ketua tim penasihat hukum bakal calon helmi hasan dan mian, menyatakan bahwa pihaknya ingin mendapatkan kepastian hukum dari mk mengenai tata cara penghitungan masa jabatan plt kepala daerah.
menurut muspani, permohonan ini diajukan untuk mengklarifikasi apakah masa jabatan plt dihitung sejak mereka dilantik atau sejak mereka mulai menjalankan tugasnya.
“kami berharap mahkamah konstitusi memberikan kepastian hukum terkait tata cara penghitungan masa jabatan pelaksana tugas (plt). kami sangat yakin bahwa mk akan menegaskan bahwa masa jabatan plt harus dihitung sejak plt itu menjalankan tugasnya, bukan sejak pelantikan,” ujarnya, pada sabtu  15 september 2024.
baca juga:ratusan peserta ikuti jambore posyandu di bengkulu tengah
baca juga:dorong pembangunan berkelanjutan melalui amal usaha dan pengajian
menurut muspani, pengajuan pengujian ini didasarkan pada tiga putusan sebelumnya dari mahkamah konstitusi. yakni putusan nomor 22/puu-vii/2009, putusan nomor 67/puu-xviii/2020, dan putusan nomor 2/puu-xxi/2023. ketiga putusan tersebut, kata muspani, secara tegas menyatakan bahwa mk tidak membedakan antara jabatan kepala daerah sementara (plt) dan definitif. dengan kata lain, jabatan plt harus diperlakukan sama dengan kepala daerah definitif dalam konteks penghitungan masa jabatan.
“kami yakin mahkamah konstitusi akan konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa jabatan sementara dan definitif tidak boleh dibedakan. ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak plt dalam menjalankan tugasnya tidak terabaikan hanya karena status jabatannya yang sementara,” jelasnya.
muspani optimistis bahwa mahkamah konstitusi akan memberikan keputusan sebelum tanggal 20 november 2024, atau satu minggu sebelum hari pencoblosan pilkada bengkulu 2024. 
dia menambahkan, keputusan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pasangan calon helmi hasan dan mian dalam melangkah ke tahap-tahap selanjutnya dalam kontestasi politik ini.
“kami berharap sebelum 20 november 2024, mk akan mengabulkan permohonan kami. ini bukan sekadar masalah teknis hukum, tetapi soal kepastian dalam menjalankan proses demokrasi yang adil dan transparan,” tegas muspani.
baca juga:apdesi provinsi bengkulu tegaskan dukungan untuk helmi hasan-mian di pilgub 2024
baca juga:ini sejarah maulid nabi muhammad saw dan tradisinya di indonesia
apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan tim hukum helmi-mian, muspani menegaskan bahwa hal ini akan berdampak signifikan terhadap peraturan lain yang berlaku dalam pemilihan kepala daerah. 
salah satu yang disebutnya adalah peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e. menurut muspani, jika mk memutuskan untuk mengabulkan pengujian ini, maka ketentuan dalam pkpu tersebut yang mengatur tentang tata cara penghitungan masa jabatan plt akan otomatis gugur.
“jika mk mengabulkan permohonan kami, maka pkpu nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e akan rontok. ini menjadi bukti bahwa ada aturan yang belum sinkron dalam pelaksanaan pilkada dan harus segera diperbaiki untuk menjamin hak-hak para calon yang berasal dari latar belakang plt,” paparnya.
pkpu nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e sendiri mengatur tentang pembatasan masa jabatan plt kepala daerah yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. aturan ini seringkali menjadi polemik karena dinilai belum mengakomodasi perbedaan antara pelantikan dan waktu pelaksanaan tugas seorang plt. 
tim hukum helmi-mian meyakini bahwa ada celah hukum yang perlu diperjelas agar status jabatan plt tidak merugikan calon dalam proses pemilihan kepala daerah.
baca juga:pemda bu dan pa arga makmur jalin mou penerapan aplikasi e-mosi caper, upaya lindungi hak perempuan dan anak
baca juga:kegiatan olahraga lari dukung pola hidup sehat
langkah tim hukum helmi-mian ini dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan gubernur berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil. 
pasangan helmi hasan dan mian, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di bengkulu, tentu memiliki kepentingan besar dalam memastikan proses pilkada berlangsung dengan benar dan transparan. dengan membawa isu ini ke ranah hukum, tim helmi-mian juga menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertarung digelanggang politik dengan basis hukum yang kuat.
namun, bagi muspani dan timnya, optimisme tetap tinggi. mereka yakin bahwa mk akan memberikan keputusan yang berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. terutama dalam konteks penghitungan masa jabatan plt.
“ini bukan hanya tentang klien kami, tetapi tentang memastikan bahwa semua calon dalam pilkada memiliki kesempatan yang adil. kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tutup muspani.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 16 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan