Tim Hukum Bakal Calon Gubernur Bengkulu Saling Kirim Surat ke KPU dan Bawaslu

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 03 Sep 2024 - 20:37

tim hukum Helmi Hasan-Mi’an mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu-Windi/RADAR BENGKULU-

"Proses demokrasi harus berjalan dengan baik dan pantas, sesuai dengan koridor yang ada. Jangan sampai ada pihak yang memperkeruh suasana demi kepentingan politik tertentu. Kompetitor jangan panik. Karena, hal itu bisa merusak pendidikan politik di daerah kita," ujar Aizan dengan nada sindiran.

Ditempat yang sama, Jecky Haryanto, SH, anggota lain dari Tim Hukum ROMER, menambahkan bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

Jecky menekankan bahwa Tim Hukum ROMER akan selalu mendukung KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dia juga memastikan bahwa jika ada pihak yang melaporkan KPU dan Bawaslu, pihaknya tetap akan memberikan dukungan penuh untuk kedua lembaga tersebut.

"Kita mendukung penuh KPU dan Bawaslu untuk tegak lurus dalam melaksanakan tugas mereka, sesuai dengan PKPU dan SE Bawaslu. Kami melihat bahwa aturan-aturan tersebut sudah selaras dengan putusan MK," jelas Jecky.

Sementara itu sehari sebelumnya, penasihat hukum pasangan Helmi Hasan-Mi’an, yakni Muspani, menilai bahwa KPU RI telah mengeluarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang bertentangan dengan putusan MK.

Menurutnya, pasal 19e dalam PKPU tersebut, yang mengatur penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan, tidak sesuai dengan putusan MK yang menghitung masa jabatan sejak seseorang mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah, baik sebagai pejabat definitif maupun sementara.

Muspani menegaskan, penghitungan masa jabatan yang dimaksud MK seharusnya mencakup semua periode dimana seseorang menjabat. Baik sebagai pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat sementara (Plh).

"Maka dengan demikian, kami berpendapat bahwa Rohidin Mersyah yang telah menjabat sebagai Plt Gubernur Bengkulu sejak 2017, tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi. Karena, telah melampaui batas dua periode masa jabatan," jelasnya.

Muspani juga mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika KPU dan Bawaslu tidak membatalkan pencalonan Rohidin Mersyah.

Ia memberikan tenggat waktu hingga 10 September 2024 untuk KPU membatalkan pasangan calon yang telah menjabat selama tiga periode. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Muspani berencana untuk melaporkan KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Keputusan MK ini telah dilanggar oleh KPU RI dan Bawaslu RI dan harus dibatalkan paslon kepala daerah yang masuk 3 priode," pinta Muspani.

tim hukum bakal calon gubernur bengkulu saling kirim surat ke kpu dan bawaslu                            radar bengkulu  - persaingan politik menuju pemilihan gubernur (pilgub) bengkulu 2024 semakin seru. tim hukum dari dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar, yakni pasangan helmi hasan-mi’an dan pasangan rohidin mersyah-meriani, saling melayangkan surat ke komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu dan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu.
surat-surat yang disampaikan oleh kedua tim hukum tersebut bertolak belakang dan memicu ketegangan politik yang mulai terasa.
pasca pendaftaran resmi kedua pasangan tersebut, tim hukum helmi hasan-mi’an mengirimkan surat ke kpu dan bawaslu dengan tuduhan bahwa pendaftaran pasangan rohidin mersyah-meriani melanggar putusan mahkamah konstitusi (mk). 
tim helmi-mi’an merujuk pada putusan mk nomor: 2/ppu-xxi/2023 yang mengatur masa jabatan kepala daerah yang menurut mereka, pasangan rohidin-meriani telah melanggar aturan tersebut. 
baca juga:satu kabupaten di provinsi bengkulu belum sampaikan surat cuti kada
baca juga:ini komitmen dani-sukatno, selesaikan persoalan banjir dan penataan pasar
dalam suratnya, tim hukum helmi-mi’an meminta kpu untuk membatalkan pencalonan pasangan rohidin-meriani karena dinilai melanggar batas masa jabatan yang diizinkan. yaitu maksimal dua periode.
sebaliknya, tim hukum rohidin-meriani yang dikenal dengan nama tim hukum romer, mengambil langkah yang berbeda.
pada selasa, 3 september 2024, mereka mendatangi kpu dan bawaslu provinsi bengkulu untuk menyerahkan surat yang justru mendukung penuh proses demokrasi dalam pilgub bengkulu 2024.
 tim romer menganggap bahwa surat yang dilayangkan oleh tim hukum helmi-mi’an adalah upaya untuk mengganggu jalannya proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik dan santun.
baca juga:akhirnya seleksi pppk bengkulu selatan tahun 2024 dibuka, ini jumlah formasinya
baca juga:pemkab kaur mulai berlakukan aplikasi e-kinerja
salah satu anggota tim hukum romer, aizan dahlan, sh, mh  menegaskan, pihaknya mendukung penuh kpu dan bawaslu dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. yaitu pkpu nomor 8 tahun 2024 dan nomor 10 tahun 2024 serta surat edaran (se) bawaslu ri nomor 96 tahun 2024. 
aizan juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana politik yang kondusif dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak langsung.
"proses demokrasi harus berjalan dengan baik dan pantas, sesuai dengan koridor yang ada. jangan sampai ada pihak yang memperkeruh suasana demi kepentingan politik tertentu. kompetitor jangan panik. karena, hal itu bisa merusak pendidikan politik di daerah kita," ujar aizan dengan nada sindiran.
ditempat yang sama, jecky haryanto, sh, anggota lain dari tim hukum romer, menambahkan bahwa kpu dan bawaslu adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. 
baca juga:ini tanda-tanda anda terkena diabetes
baca juga:ahli gizi usulkan agar disekolah diberikan pelajaran tentang gizi
jecky menekankan bahwa tim hukum romer akan selalu mendukung kpu dan bawaslu untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
dia juga memastikan bahwa jika ada pihak yang melaporkan kpu dan bawaslu, pihaknya tetap akan memberikan dukungan penuh untuk kedua lembaga tersebut.
"kita mendukung penuh kpu dan bawaslu untuk tegak lurus dalam melaksanakan tugas mereka, sesuai dengan pkpu dan se bawaslu. kami melihat bahwa aturan-aturan tersebut sudah selaras dengan putusan mk," jelas jecky.
sementara itu sehari sebelumnya, penasihat hukum pasangan helmi hasan-mi’an, yakni muspani, menilai bahwa kpu ri telah mengeluarkan pkpu nomor 8 tahun 2024 yang bertentangan dengan putusan mk.
menurutnya, pasal 19e dalam pkpu tersebut, yang mengatur penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan, tidak sesuai dengan putusan mk yang menghitung masa jabatan sejak seseorang mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah, baik sebagai pejabat definitif maupun sementara.
muspani menegaskan, penghitungan masa jabatan yang dimaksud mk seharusnya mencakup semua periode dimana seseorang menjabat. baik sebagai pelaksana tugas (plt) maupun pejabat sementara (plh). 
baca juga:apel siaga satlinmas mampu menjaga jalannya pilkada
"maka dengan demikian, kami berpendapat bahwa rohidin mersyah yang telah menjabat sebagai plt gubernur bengkulu sejak 2017, tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi. karena, telah melampaui batas dua periode masa jabatan," jelasnya.
muspani juga mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika kpu dan bawaslu tidak membatalkan pencalonan rohidin mersyah. 
ia memberikan tenggat waktu hingga 10 september 2024 untuk kpu membatalkan pasangan calon yang telah menjabat selama tiga periode. jika tuntutannya tidak dipenuhi, muspani berencana untuk melaporkan kpu dan bawaslu ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
"keputusan mk ini telah dilanggar oleh kpu ri dan bawaslu ri dan harus dibatalkan paslon kepala daerah yang masuk 3 priode," pinta muspani.
menanggapi situasi ini, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono, se, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dan mengkaji surat-surat yang masuk. 
 
"kita pelajari dulu dan kita kaji. ini kita masih menunggu kawan-kawan yang lain untuk mengkajinya. tapi subtansinya kita sudah tahu," sampai rusman.
kemudian kata rusman, kpu provinsi bengkulu akan bekerja sesuai dengan pkpu yang telah ditetapkan oleh kpu ri dan memastikan bahwa seluruh proses pendaftaran calon berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
"yang perlu kami tegaskan bahwasanya kpu dalam menjalankan tugas-tugas itu mengacu pada pkpu. nah, apakah kpu provinsi bengkulu saat menerima pendaftaran bakal calon tidak menafsirkan putusan mk, itu bukan kewenangan kpu provinsi bengkulu. kami ini kan kpu provinsi ini menjalankan regulasi pkpu yang dibuat oleh kpu ri, itu lah yang kami jalankan. itulah yang menjadi koridor kami," ujar rusman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 4 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan