DPRD BU: Anggaran Pembangunan Berorientasi Kebutuhan Masyarakat Desa

RADAR BENGKULU - Pihak DPRD Bengkulu Utara telah mengesahkan anggaran untuk pembangunan daerah. Mengutamakan pembangunan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. 

Karena Bengkulu Utara (BU) merupakan kabupaten dengan daerah terluas di Provinsi Bengkulu. Bahkan, Kabupaten BU menjadi kabupaten dengan dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Bengkulu, dengan 215 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di 19 Kecamatan. 

Dari total 215 desa dan lima kelurahan yang ada ada di BU tentunya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. 

Termasuk potensi yang berbeda-beda yang juga yang harus disentuh pemerintah. Potensi yang sangat besar dan berbeda-beda di setiap daerah mulai dari pertambangan, perkebunan, wisata dan pertanian.

Anggota DPRD Bengkulu Utara, Sudarman mengatakan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sehingga pembangunan yang dilakukan bisa bermanfaat langsung serta menjawab permasalahan masyarakat desa.

“Karena 215 desa dan lima kelurahan di BU memiliki permasalahan yang beragam dan sangat membutuhkan pembangunan,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Pemerintah harus bisa membuat peta terkait pembangunan yang harus dilakukan dengan indikator - indikator tertentu.

Bukan hanya urgensitas pembangunan di suatu wilayah, namun pertimbangan pembangunan yang merata di seluruh wilayah juga harus menjadi pertimbangan.

“Pemerintah harus bijak dalam melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan banyak hal. Sehingga kebutuhan pembangunan seluruh masyarakat bisa diakomodir,” terangnya.

Mulai dari kawasan tumbuh baru, kawasan minapolitan, kawasan wisata dan ketahanan pangan hingga pusat pemerintahan.

“BU ini merupakan daerah yang luas dengan sebaran penduduk yang juga luas. Dengan kondisi anggaran yang minim, maka kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan sangat penting,” terangnya. 

DPRD memperjuangkan pembangunan yang berfokus pada pembangunan desa, terutama  di daerah pemilihannya. 

Banyaknya aspirasi yang masuk padanya termasuk Partai Golkar, terkait aspirasi pembangunan di desa-desa. 

Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik baik yang sudah masuk dalam Musrenbang maupun yang belum masuk dalam Musrenbang.

“Tidak semua program usulan masyarakat bisa terakomodir dalam musrenbang, apalagi dalam program pembangunan tahunan dalam APBD maupun APBD Perubahan,” tegasnya. 

Sebagai anggota DPRD, dirinya konsisten dalam mendukung pembangunan ke desa-desa, terutama melalui program pokok pikiran DPRD. 

Dia menilai pembangunan dengan orientasi desa akan sangat berpengaruh cepat dengan pengentasan berbagai permasalahan daerah, terutama permasalahan kemiskinan.

Pembangunan yang berorientasi dari desa juga bisa meningkatkan kualitas masyarakat desa dan membuka peluang tumbuhnya ekonomi baru di desa-desa. 

Terutama terbukanya akses-akses infrastruktur desa bisa membuka akses ekonomi antar masyarakat.

“Saat ini kita masih memiliki masalah terkait infrastruktur antar desa, terutama jalan dan jembatan. Ini juga berpengaruh pada laju ekonomi antar desa,” pungkas Sudarman. (ae2/rls/prw)