Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Perkembangannya Kian Membaik

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Rabu , 24 Jul 2024 - 21:35

Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I, yang mengungkapkan bahwa tata kelola di lingkup Pemprov Bengkulu semakin membaik setiap tahun-Ist-

tata kelola  pemerintahan di provinsi bengkulu perkembangannya kian membaik                            radar bengkulu  – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terus menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. hal ini dinyatakan oleh uding joharudin, kepala satgas koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi (korsupgah) komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri wilayah i, yang mengungkapkan bahwa tata kelola di lingkup pemprov bengkulu semakin membaik setiap tahunnya.
salah satu indikator penting dari peningkatan ini adalah hasil monitoring center for prevention (mcp) yang terus meningkat. pada tahun 2023, mcp pemprov bengkulu mencapai angka 84, dan diprediksi akan mengalami peningkatan lebih lanjut pada tahun 2024. 
"selama tiga hari terakhir, kami melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap instansi sektor pengadaan barang/jasa, dan hari ini kami fokus pada bidang perizinan. sejauh ini, tata kelola pemerintahan pemprov bengkulu terus membaik," jelas uding joharudin usai rapat pendalaman area perizinan pemprov bengkulu tahun 2024 yang berlangsung di ruang rapat rafflesia, kantor gubernur bengkulu, rabu 24 juli 2024.
meskipun demikian, uding menekankan bahwa survei penilaian integritas (spi) di pemprov bengkulu masih memerlukan perhatian serius. nilai spi yang masih tergolong rendah disebabkan oleh laporan indikasi oknum pelayanan barang/jasa dan perizinan yang kurang berintegritas.
“untuk spi, harus bekerja lebih keras lagi. karena, ini terkait dengan masalah komitmen. kami kemarin sudah bertemu dengan pak gubernur, dan beliau sangat berkomitmen serta siap mengawal perbaikan integritas ini,” lanjut uding.
baca juga:ini langkah penguatan yang dilakukan pemda bs dalam program kks
baca juga:pemprov bengkulu dorong pembangunan pelabuhan di utara untuk atasi kerusakan jalan
baca juga:muswil ii, ini dia calon ketua ikatan alumni ikip/unp padang
di sisi lain, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, menyatakan apresiasinya atas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim korsupgah kpk ri. 
menurutnya, kehadiran kpk sangat membantu pemprov bengkulu dalam mengidentifikasi dan menutup celah-celah korupsi di bidang perizinan. 
 
"kami menyambut baik dan sangat positif terhadap pendampingan dan pengawasan dari kpk ini. ke depan, baik kita sebagai pemberi layanan perizinan maupun masyarakat yang menerima layanan tersebut diharapkan tidak mengalami kendala. apalagi sampai terjadi tindak korupsi," jelas sekda isnan.
 
 
isnan mengakui bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelayanan perizinan. terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan proses. beberapa organisasi perangkat daerah (opd) teknis masih dinilai lamban dan banyak persyaratan yang dianggap sulit oleh masyarakat. 
 
 
"sesuai dengan arahan dari kpk, perizinan harus kita permudah dan percepat, namun tetap harus mengikuti aturan yang ada," tambah isnan.
 
 
pemprov bengkulu terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan prosedur perizinan. salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan
. pemprov juga berupaya meningkatkan kapabilitas para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik. pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.
 
 
selain itu, pemprov bengkulu juga berencana untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat memfasilitasi proses perizinan secara online. sistem ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat proses perizinan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. penggunaan teknologi juga diharapkan dapat meminimalisir interaksi langsung yang sering menjadi celah terjadinya praktik korupsi.
 
pemprov bengkulu tidak hanya bekerja sendirian dalam upaya perbaikan ini. kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik sangat penting dalam memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.
 
dalam jangka panjang, pemprov bengkulu berkomitmen untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap aspek pelayanan publik. dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, diharapkan bengkulu dapat menjadi contoh provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
 
dengan langkah-langkah strategis yang telah dan akan terus dilakukan, bengkulu optimis dapat mencapai target peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas tinggi di masa mendatang

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi ADAR BENGKULU, KAMIS 25 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan