Ini Hasil RDP Komisi IV DPRD Provinsi Terkait Penetapan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Senin , 24 Jun 2024 - 20:13

Ini Hasil RDP Komisi IV DPRD Provinsi Terkait Penetapan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu-Windi-

ini hasil rdp komisi iv dprd provinsi terkait penetapan direktur rsud m. yunus bengkulu                            radar bengkulu - komisi iv dprd provinsi bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (rdp) bersama tim seleksi (timsel) lelang jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama eselon ii di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu pada senin, 24 juni 2024. 
rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pertanyaan dari organisasi perawat terkait proses penetapan direktur rumah sakit umum daerah (rsud) m. yunus yang baru.
baca juga:ulefone armor 26 ultra hadir dengan baterai 15600mah dan pengisian daya yang cepat
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi menjelaskan, rdp ini diadakan untuk meminta penjelasan dari tim seleksi dan pemprov bengkulu mengenai proses penetapan jabatan direktur rsud m. yunus. 
 
baca juga:acefast acefit neo: earphone nirkabel yang mampu memberikan kenyamanan dan stabilitas
"dalam rapat ini kita meminta timsel bersama pemprov bengkulu hadir di rdp untuk menjelaskan proses penetapan jabatan direktur rsmy," ujar edwar.
edwar menambahkan, tim seleksi menyampaikan bahwa proses penetapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan telah mendapatkan persetujuan dari komisi aparatur sipil negara (kasn) serta izin pelantikan dari menteri dalam negeri (mendagri) ri.
"berdasarkan jawaban dari timsel dan pemprov bengkulu, proses ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku." 
baca juga:intip spesifikasi handphone tecno pova 6 pro, infinix gt 20 pro, poco f6, galaxy m55 5g dan google pixel 8 a
komisi iv dprd provinsi bengkulu juga meminta dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dan izin-izin yang disampaikan timsel dan pemprov bengkulu sebagai bahan verifikasi lebih lanjut. 
 
selain itu, tim seleksi dan pemprov bengkulu memberikan kesempatan kepada pihak yang ingin mengajukan sanggahan setelah pengumuman tiga besar calon direktur, namun tidak ada sanggahan yang masuk sampai batas waktu yang ditetapkan.
 
"setelah ini, kita akan menyampaikan hasil rapat kepada organisasi perawat yang mempertanyakan penetapan direktur rsud m. yunus. selain itu, kita juga akan berkonsultasi dengan kasn dan mendagri," ujarnya edwar.
 
 
ditempat yang sama, ketua tim seleksi sekaligus sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri, yang  turut menghadiri rapat bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu untuk memberikan klarifikasi terkait proses seleksi hingga pelantikan jabatan direktur rsud m. yunus. 
rapat tersebut juga dihadiri oleh kepala bkd provinsi bengkulu, asisten iii, serta anggota tim seleksi jabatan pratama. 
 
 
dalam keterangannya, isnan menegaskan bahwa proses seleksi hingga terpilihnya direktur rsud m. yunus telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 
"menurut kami, tidak ada kesalahan atau tindakan yang 'unprosedural' dalam penentuan jabatan direktur rsud m. yunus ini. perbedaan pendapat dari pihak luar adalah hal yang wajar dan tergantung asumsi masing-masing. namun, pihak pemerintah provinsi bengkulu telah melaksanakan seluruh proses seleksi sesuai prosedurnya," tegas isnan.
 
 
ia menambahkan, keputusan yang telah diambil oleh pemerintah provinsi bengkulu terkait jabatan direktur rsud m. yunus sudah final, dan hanya dapat diubah oleh perintah dari menteri dalam negeri dan kasn.
 
 "apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi bengkulu terkait jabatan direktur rsud m. yunus tersebut sudah final dan hanya perintah mendagri dan kasn yang bisa mengubahnya," ujarnya.
 
 
sebagai informasi, setelah melalui proses tahapan seleksi jabatan untuk direktur rsud m. yunus, pemerintah provinsi bengkulu akhirnya melantik dr. ari mukti wibowo sebagai direktur yang baru. 
 
namun, penetapan ini mendapat protes dari persatuan perawat nasional indonesia (ppni) yang menganggap bahwa proses penetapan tersebut menyalahi prosedur. ppni kemudian mengajukan protes dan menyampaikan aspirasi mereka kepada komisi iv dprd provinsi bengkulu. 
 
dengan adanya rdp ini, diharapkan klarifikasi dan transparansi mengenai proses seleksi dan penetapan jabatan direktur rsud m. yunus dapat tercapai, sehingga dapat mengurangi polemik dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 25 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan