Fraksi Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu Menolak Program Tapera

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar z |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 21:48

Ketua Fraksi Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring-Dok/RADAR BENGKULU-

Sebelumnya Ketua PD FSPPP-SPSI Bengkulu, Septi Periadi, S.STP, M.AP, menyampaikan keprihatinannya terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP No.21 Tahun 2024), dimana dalam PP baru ini total potongan gaji mencapai 14 persen, dengan 7,5 persen dari uang karyawan. Ini sangat memberatkan buruh, terutama yang sudah memiliki rumah. Sedangkan untuk karyawan yang belum mendapatkan rumah menurutnya tidak menjamin kesejahteraan buruh, khususnya dalam hal kepemilikan rumah.

Septi mengungkapkan, sistem kerja kontrak dan tabungan yang kecil hingga usia 58 tahun menjadi kendala utama bagi buruh untuk bisa memiliki rumah.

"Pemberlakuan PP ini tidak menjamin buruh akan mendapatkan rumah. Ini mengingat sistem kerja kontrak dan tabungan yang kecil hingga usia 58 tahun," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Septi menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkrit untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah pusat.

"Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan pemerintah pusat. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi besar secara nasional pada 27 Juni," tegasnya.

Rencana aksi ini menunjukkan keseriusan FSPPP-SPSI dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh. Septi berharap, dengan adanya aksi tersebut, pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib buruh dan mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

fraksi persatuan nurani indonesia dprd provinsi bengkulu menolak program tapera                            pendapatan masyarakat belum memadai
 
radar bengkulu - fraksi persatuan nurani indonesia dprd provinsi bengkulu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program tabungan perumahan rakyat (tapera) yang diusulkan oleh pemerintah pusat. 
dalam pernyataan yang disampaikan oleh ketua fraksi hanura, usin abdisyah putra sembiring, mereka mengemukakan alasan utama penolakan ini adalah kondisi pendapatan masyarakat bengkulu yang masih relatif rendah.
menurut usin, dengan pendapatan masyarakat bengkulu yang masih berada di bawah standar nasional, penerapan program tapera dianggap tidak tepat waktu dan tidak realistis.
“pendapatan masyarakat bengkulu masih rendah, sehingga tidak bisa diterapkan program tapera di provinsi bengkulu.” 
usin menekankan, sebelum pemerintah pusat mewacanakan program seperti tapera, seharusnya ada kajian mendalam mengenai kemampuan finansial masyarakat di berbagai daerah. termasuk bengkulu.
dalam penjelasannya, usin juga menyoroti tentang pemotongan gaji pegawai negeri sipil (pns) untuk program serupa yang hingga kini belum menemui titik terang. 
"untuk pns yang gajinya dipotong saja belum ada kejelasan. artinya, belum selesai. selesaikan dulu itu," tegas ketua dewan pimpinan daerah partai hati nurani rakyat (hanura) provinsi bengkulu ini.
lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendapatan karyawan swasta di bengkulu masih jauh di bawah rata-rata nasional. banyak diantara mereka yang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“apa lagi menerapkan tapera untuk karyawan swasta, karena penghasilan karyawan swasta di bengkulu masih di bawah rata-rata untuk kehidupan mereka. gaji di bengkulu masih kecil. maka kami menolak tapera diterapkan di bengkulu,” katanya dengan tegas.
baca juga:mobnas pimpinan dprd provinsi bengkulu telan dana rp 3,5 miliar
baca juga:dpd ii golkar kota bengkulu rekomendasikan m saleh dan benny suharto ke dpp untuk pilwakot
penolakan dari fraksi persatuan nurani indonesia dprd provinsi bengkulu ini, setelah sebelumnya federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsppp-spsi) mendatangi dprd provinsi bengkulu dengan difasilitasi oleh komisi iv dprd provinsi bengkulu, pd fsppp-spsi menyatakan sikap penolakan terhadap tapera yang diwacanakan oleh pemerintah pusat. selain  penolakan tersebut, pd fsppp-spsi juga me mendesak dpr untuk membatalkan  undang- undang omnibus law yang dianggap merugikan para pekerja.
sebelumnya ketua pd fsppp-spsi bengkulu, septi periadi, s.stp, m.ap, menyampaikan keprihatinannya terkait pemberlakuan peraturan pemerintah (pp no.21 tahun 2024), dimana dalam pp baru ini total potongan gaji  mencapai 14 persen, dengan 7,5 persen dari uang karyawan. ini sangat memberatkan buruh, terutama yang sudah memiliki rumah. sedangkan untuk karyawan yang belum mendapatkan rumah menurutnya tidak menjamin kesejahteraan buruh, khususnya dalam hal kepemilikan rumah.
septi mengungkapkan, sistem kerja kontrak dan tabungan yang kecil hingga usia 58 tahun menjadi kendala utama bagi buruh untuk bisa memiliki rumah.
"pemberlakuan pp ini tidak menjamin buruh akan mendapatkan rumah. ini mengingat sistem kerja kontrak dan tabungan yang kecil hingga usia 58 tahun," jelasnya.
menanggapi hal tersebut, septi menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkrit untuk menyampaikan aspirasi ini kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) dan pemerintah pusat. 
baca juga:ini cara polres bengkulu selatan antisipasi kemacetan
baca juga:hut bhayangkara ke-78, polres kaur baksos sumur bor untuk masyarakat desa suku tiga kecamatan nasal
"kami akan menyampaikan aspirasi ini ke dpr ri dan pemerintah pusat. jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi besar secara nasional pada 27 juni," tegasnya.
rencana aksi ini menunjukkan keseriusan fsppp-spsi dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh. septi berharap, dengan adanya aksi tersebut, pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib buruh dan mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 23 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan