Mobnas Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Telan Dana Rp 3,5 Miliar

RADAR BENGKULU.BACAKORAN.CO – Kritik keras muncul dari berbagai kalangan terkait alokasi anggaran Rp 3,5 miliar dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 untuk pengadaan mobil dinas (Mobnas) bagi empat unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024-2029.

Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Erlangga, menjelaskan  pengadaan fasilitas, termasuk Mobnas, harus diselesaikan sebelum pelantikan anggota DPRD baru pada awal September. 

"Fasilitas yang harus kami persiapkan seperti unsur pimpinan, Mobnas sebelum pelantikan telah dilakukan pengadaan. Ketika selesai pelantikan, Mobnas sudah tersedia," kata Erlangga.

Rencana ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kendaraan mewah bagi pejabat tersebut. 

Menurut Erlangga, pengadaan empat Mobnas jenis Hyundai dengan kapasitas mesin setara eselon I ini telah sesuai dengan regulasi yang mengatur jenis, cc mobil, harga, dan lainnya.

"Pengaturan cc dan harga sesuai dengan regulasi atau setara dengan golongan eselon I dan itu cukup berkelas," terangnya.

BACA JUGA:DPPKBP3A Bengkulu Selatan Melatih Gugus Tugas Tentang Konvensi Hak Anak

BACA JUGA:Ini Cara Polres Bengkulu Selatan Antisipasi Kemacetan

Namun, publik dan berbagai elemen masyarakat mempertanyakan urgensi dan etika pengadaan mobil mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Banyak yang menganggap bahwa anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan bahwa anggaran Rp 3,5 miliar tersebut telah dialokasikan di APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebagai bagian dari perencanaan awal periode baru. "Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 3,5 miliar untuk 4 Mobnas unsur pimpinan," ujarnya.

Sementara itu, Mobnas 4 unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 akan dilelang dan hasilnya akan masuk ke kas daerah. Meski begitu, banyak yang menganggap bahwa pengadaan mobnas baru ini hanya akan menjadi siklus pemborosan yang tidak perlu.

Kritik ini juga diperkuat dengan hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu, dimana Partai Golkar menjadi peraih kursi terbanyak dengan 10 kursi, yang dipastikan anggota DPRD dari partai yang dipimpin oleh Gubernur Bengkulu ini akan menjadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Kemudian diikuti oleh PAN, PDIP, dan Gerindra yang masing-masing mendapatkan 6 kursi. Keempat partai ini, yang kini menduduki posisi pimpinan DPRD, diharapkan lebih bijaksana dalam penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat luas.