DPRD Provinsi Bengkulu Minta Pemprov Mempercepat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Minggu , 02 Jun 2024 - 20:52

DPRD Provinsi Bengkulu Minta Pemprov Mempercepat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK-windi-

RADARBENGKULU.bacakoran.co - Berdasarkan data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, posisi Provinsi Bengkulu per Semester II tahun 2023 mencapai 78,61 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen.

Namun, TLRHP BPK khusus untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu baru mencapai 62,44 persen.

Menyikapi rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendorong eksekutif untuk segera menyelesaikan temuan dan rekomendasi dari BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran.

"Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk Provinsi Bengkulu baru mencapai sekitar 62 persen dari target nasional 75 persen. Secara keseluruhan, se-Provinsi Bengkulu mencapai 78 persen, tetapi khusus untuk pemerintah provinsi, capaian tindak lanjut temuan tersebut baru sekitar 62 persen. Itu belum mencapai target nasional. Kita dorong nanti agar sesuai dengan Undang-Undang BPK Nomor 15 tahun 2004, tindak lanjut harus diselesaikan paling lama 60 hari," ujar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip., MM, pada Minggu 2 Juni 2024.

Edwar, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Bengkulu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan tersebut diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Perwakilan Bengkulu.

"Tahun ini kita memperoleh opini WTP untuk ketujuh kalinya. Kami dari DPRD menyampaikan apresiasi atas penyajian laporan keuangan tersebut. Namun, catatan-catatan dari BPK harus segera ditindaklanjuti."

DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan membantu eksekutif menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. "Seperti halnya di sekretariat Pemprov, ada kelebihan bayar. Kita akan panggil supaya dikembalikan."

Edwar berharap temuan dan rekomendasi BPK dapat diselesaikan sebelum 60 hari kerja setelah diserahkan oleh BPK Perwakilan Bengkulu kepada Pemprov Bengkulu. "Mudah-mudahan semua bisa kita tuntaskan. Karena, diberikan waktu 60 hari oleh BPK untuk menindaklanjuti."

Keberhasilan Provinsi Bengkulu mempertahankan opini WTP pada Tahun 2023 disampaikan langsung oleh BPK RI dalam rapat paripurna pada 29 Mei 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

dprd provinsi bengkulu minta pemprov mempercepat tindaklanjuti rekomendasi bpk                            radarbengkulu.bacakoran.co - berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan bengkulu, posisi provinsi bengkulu per semester ii tahun 2023 mencapai 78,61 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen.
namun, tlrhp bpk khusus untuk pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu baru mencapai 62,44 persen.
menyikapi rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu mendorong eksekutif untuk segera menyelesaikan temuan dan rekomendasi dari bpk ri terkait laporan hasil pemeriksaan (lhp) penggunaan anggaran.
"persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk provinsi bengkulu baru mencapai sekitar 62 persen dari target nasional 75 persen. secara keseluruhan, se-provinsi bengkulu mencapai 78 persen, tetapi khusus untuk pemerintah provinsi, capaian tindak lanjut temuan tersebut baru sekitar 62 persen. itu belum mencapai target nasional. kita dorong nanti agar sesuai dengan undang-undang bpk nomor 15 tahun 2004, tindak lanjut harus diselesaikan paling lama 60 hari," ujar ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip., mm, pada minggu 2 juni 2024.
baca juga:kabar gembira, gaji ketigabelas di provinsi bengkulu segera dibayarkan
baca juga:dapat kucuran dana rp 7 m, dkp provinsi lanjutkan pembangunan ppn di seluma
edwar, yang juga anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, menyampaikan apresiasi atas upaya pemprov bengkulu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh bpk. laporan keuangan tersebut diberikan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) oleh bpk perwakilan bengkulu.
"tahun ini kita memperoleh opini wtp untuk ketujuh kalinya. kami dari dprd menyampaikan apresiasi atas penyajian laporan keuangan tersebut. namun, catatan-catatan dari bpk harus segera ditindaklanjuti." 
baca juga:asus rog zephyrus g14, laptop gaming bawakan sejumlah fitur terbaru dan canggih
dprd provinsi bengkulu memastikan akan membantu eksekutif menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari bpk ri perwakilan bengkulu. "seperti halnya di sekretariat pemprov, ada kelebihan bayar. kita akan panggil supaya dikembalikan." 
edwar berharap temuan dan rekomendasi bpk dapat diselesaikan sebelum 60 hari kerja setelah diserahkan oleh bpk perwakilan bengkulu kepada pemprov bengkulu. "mudah-mudahan semua bisa kita tuntaskan. karena, diberikan waktu 60 hari oleh bpk untuk menindaklanjuti." 
 
 
keberhasilan provinsi bengkulu mempertahankan opini wtp pada tahun 2023 disampaikan langsung oleh bpk ri dalam rapat paripurna pada 29 mei 2024 di ruang rapat paripurna dprd provinsi bengkulu. 
 
meski berhasil mempertahankan wtp yang ketujuh kalinya, bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. permasalahan tersebut antara lain: pengelolaan belanja barang dan jasa yang belum sepenuhnya memadai, penggunaan anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas atas kendaraan dinas/operasional pada 9 skpd yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta belanja perjalanan dinas pada 9 skpd yang mengalami kelebihan bayar.
selain itu, alokasi anggaran belanja jasa iklan reklame film, dan pemotretan tahun 2023 belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai skala prioritas. penatausahaan aset tetap di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu juga belum sepenuhnya tertib.
baca juga:bakal calon gubernur bengkulu ajak masyarakat tanamkan nilai-nilai pancasila sejak dini
atas temuan tersebut, bpk merekomendasikan agar gubernur bengkulu dan jajaran menyusun peraturan gubernur (pergub) tentang pengelolaan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas, memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
bpk juga menginstruksikan tapd untuk berkoordinasi dengan banggar guna rasionalisasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film, dan pemotretan serta mengalokasikan anggaran sesuai skala prioritas pembangunan daerah. selain itu, bpk mengusulkan rencana sensus barang milik daerah (bmd) secara menyeluruh untuk menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap.
berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
jawaban atau penjelasan kepada bpk tentang tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima sejak 29 mei 2024.